Penggeledahan Bagian Upaya Paksa KPK, Tapi Harus Fokus Pada Objek Geledah

Gedung KPK.

BERITABUANA.CO, JAKARTA– Pakar Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat (Unilam) Banjarmasin, Dr. Abby F. SH. MH menegaskan bahwa penggeledahan sebagai upaya paksa KPK. Namun, harus dalam batas hukum yang berlaku.

Ia pun menjelaskan bahwa tindakan OTT oleh KPK terhadap Komisioner KPU dan tiga tersangka lainnya sebagai bukti keseriusan pimpinan KPK Baru. Termasuk juga anggota salah satu parpol, HM disangkakan melalukan suap terhadap Komisioner KPU.

“Perbuatan dan pernyataan WS adalah menjadi tanggung jawab pribadi WS, bukan KPU sebagai Lembaga. Begitu pula, keterkaitan HM tidak dalam konteks tanggung jawab PDI-P sebagai kelembagaan, keterlibatan HM dalam suap ini adalah pribadi yang tak ada korelasinya dengan Parpol,” ucap Dr. Abby lewat keterangannya, Senin (13/1/2020).

Karena itu, penggeledahan sebagai
tindakan upaya paksa lanjutan tetap harus dilakukan KPK.

“Upaya penggeledahan maupun penyitaan agar tidak meluas tanpa arah, tapi Limitatif terhadap obyek geledah yang terkait dengan perkara atau kasus dari pelaku individual/pribadi tersebut. Jadi, obyek geledah sebaiknya terbatas pada tempat secara individual dari WS dan HM, bukan obyek kelembagaan KPU dan Parpol itu sendiri,” ucapnya.

Hal ini, kata dia, untuk menghindari penyakahgunaan wewenang KPK dalam pelaksanaan upaya paksa dan terjadinya Pra Peradilan. “Dengan demikian, upaya paksa tetap berbasis pada regulasi dan norma-norma negara hukum,” tutup Abby. (Nir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here