Lima Fraksi di DPR Desak Pembentukan Pansus Jiwasraya

by -
Jiwasraya.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Lima fraksi di DPR RI mendesak segera dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya, guna membongkar seluk beluk yang terjadi dalam asuransu plat merag milik pemerintah tersebut. Kelima fraksi yang mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya tersebut adalah Gaerindra, PKS, NasDem, Demokrat, dan Golkar.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosade saat melakukan intrupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020) mengatakan, banyak harapan masyarakat agar DPR RI segera membentuk Pansus Jiwasraya.

Karena itu, dirinya meminta Pimpinan dan Anggota Dewan segera duduk bersama untuk membentuk Pansus Jiwasraya ini, mengingat skandal yang ada di Jiwasraya ini jauh lebih besar dari pada kasus Bank Century.

“Bahkan juga ada nasabah Jiwasraya datang mengadu ke Komisi VI DPR,” sebutnya politisi dari Fraksi Gerindra itu lagi.

Melalui Pansus Jiwasraya, legislator dapil Sumatera Barat ini yakin dengan adanya investigasi mendalam maka pelakunya bisa segera ditangkap dan diproses secara hukum. Serta ke depan bisa memberikan evaluasi agar kasus serupa tidak terulang kembali.

“Kita harapkan pelakunya bisa kita tangkap, uang nasabahnya bisa kita kembalikan dan juga DPR bisa memberikan evaluasi agar ke depan jangan kebobolan seperti kasus ini, Jiwasraya, Asabri, dan kasus lainnya. Besar harapan harapan rakyat, Pimpinan dan seluruh Anggota DPR bisa mendengarkan jeritan suara rakyat untuk membentuk pasus Jiwasraya,” imbuhnya.

Begitu pula dengan anggota Komisi XI DPR F-PKS, Anis Byarwati mengatakan, spektrum yang luas dan kompleksitas pada sektor keuangan beserta pasar modal menjadi alasan kuat untuk segera dibentuk Pansus.

“Pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati. Dengan mengucap Bimisllahirrahmanirrahmi, Fraksi PKS DPR mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya,” katanya.

Menurut dia, Pansus Jiwasraya itu nantinya terdiri dari Komisi XI terkait soal keuangan, Komisi VI terkait BUMN, Komisi III terkait penegakan hukum, dan juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

“Yang lebih penting adalah pansus bukti bahwa negara hadir melindungi rakyatnya. Pansus adalah bukti keseriusan DPR sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya,” ujarnya.

Anis berpendapat, mekanisme Pansus juga akan tepat untuk memastikan pemenuhan keadilan dan hak bagi nasabah masyarakat kecil Jiwasraya dan mengawal penegakan hukum agar adil dan akuntabel. Dia menjelaskan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan PT Asuransi Jiwasarya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara senilai Rp13,7 triliun.

“Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkap bahwa ada indikasi kerugian negara yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sekitar Rp10,4 triliun dari aktivitas transaksi saham dan reksadana 2018,” katanya.

Dirinya menduga, kasus Jiwasraya merupakan bentuk “fraud” yang terorganisasi dengan pola kecurangan pada sektor keuangan yang canggih dan kompleks.

“Karenanya, kasus tersebut harus diungkap secara transparan dan akuntabel termasuk 13 manajer investasi yang mengelola reksadana dan saham terkait,” pungkasnya. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *