Indef: Gagal Bayar Jiwasraya, Akibat Bobroknya Sistem Pengawasan OJK

by -
PT Asuransi Jiwasraya.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang kian membengkak, dari Rp802 miliar pada Oktober 2018 menjadi Rp12,4 triliun pada akhir 2019, akibat bobroknya sistem pengawasan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya Jiwasraya, gagal bayar Rp12,4 triliun polis asuransi JS Saving Plan periode Oktober-Desember 2019, milik nasabah dalam dan luar negeri.

Penilaian ini disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Lembaga pengawas seperti OJK, lanjut Listiyanto, seharusnya bisa mencegah kasus gagal bayar ini terjadi. Na un kenyataannya, tetap saja lolos dari pengawasan.

“Itu artinya, sistem pengawasan yang dimiliki OJK terhadap perusahaan asuransi Jiwasraya bisa dikatakan bobrok,” kata dia lagi.

Listiyanto pun menyebut beberapa faktor mendukung kelengahan OJK, yang antara lain akibat kelalaian dalam melihat indikasi persoalan di Jiwasraya, padahal OJK memiliki kewenangan super untuk mengawasi lembaga keuangan.

“Juga, boleh jadi karena jangkauan aturan atau Undang-undang, yang tidak mampu mendeteksi persoalan awal Jiwasraya. Atau bisa juga ada faktor tata kelola pengawasan yang berantakan, maupun kesengajaan/pembiaran,” tambahnya lagi.

Menurut dia, tidak mungkin bila Jiwasraya tidak ada persolan sampai-sampai ada persoalan gagal bayar. Terutama, dalam hal pengawasan yang tidak dijalankan dengan optimal.

Oleh karena itu, ditegaskan Listyanto, audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sangat penting untuk mendalami persoalan secara keseluruhan. Meski tidak bisa ditumpukan semua ke OJK, namun setiap rantai pengawasan harus bertanggung jawab, mulai dari pengawasan internalnya, hingga lembaga auditnya.

“Termasuk kelemahan-kelemahan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh berbagai entitas/lembaga pengawas tersebut, termasuk OJK,” tutup Listyono.

Diketahui, dalam hasil investigasinya BPK mencatat kerugian sementara PT Asuransi Jiwasraya karena penurunan nilai saham di produk reksadana yang ditempatkan, mencapai Rp6,4 triliun. BPK juga menyebutkan, ada lebih dari lima ribu transaksi yang beragam dari saham dan reksa dana.

Mayoritas dana premi dari produk asuransi dan investasi Jiwasraya yakni JS Saving Plan, diinvestasikan di instrumen saham dan reksadana saham berkualitas rendah. Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan yang dilakukan BPK, Jiwasraya berinvestasi di saham tanpa dasar data yang valid dan objektif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *