Ketua DPR Minta Pemerintah RI Bertindak Tegas Terhadap China

by -
Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR menyampaikan keterangan. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons pelanggaran kapal China yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), akhir tahun 2019 lalu. Dia meminta pemerintah Indonesia harus bertindak tegas untuk mendesak kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk segera meninggalkan Laut Natuna Utara, tentunya dengan mengedepankan diplomasi damai.

“Perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah RI yang wajib dipertahankan sesuai penetapan ZEE berdasarkan perjanjian internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membiarkan wilayahnya diklaim negara lain,” kata Puan dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Puan juga mengatakan pemerintah RRT harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982, mengingat RRT adalah salah satu anggotanya.

Di sisi lain, Puan mengimbau seluruh kementerian dan lembaga harus satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengutamakan upaya diplomasi dengan RRT dan tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Untuk mencegah pihak asing memasuki wilayah perairan RI tanpa izin, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara (AU), dan Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia. Terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti di perairan Natuna, dengan cara memperkuat coast guard (penjaga pantai),” ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu pun menambahkan, pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga. Dia juga meminta armada Kapal Perang harus dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna.

Lebih lanjut, Puan mengatakan soal praktik pencurian ikan, pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan sanksi yang terkait dengan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF). Terutama terhadap sanksi bagi pelaku IUUF di perairan Indonesia secara tegas.

“Hal ini guna memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia,” pungkasnya. (Rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *