Pentingnya Pendekatan Multilateral Mengatasi Berbagai Permasalahan di Asia

by -
Wakil Ketua DPR RI (korpolkam), Fadli Zon. (Foto: Pemberitaan DPR)

SAYA, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, DR. Fadli Zon memimpin pertemuan Asian Parliamentary Assembly ke-12 yang berlangsung di Antalya, Turki pada 13-18 Desember 2019. Delegasi DPR RI yang turut mendampingi di antaranya, Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris (F-PDIP), Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (F-DEMOKRAT), Wakil ketua BKSAP Mardani Ali Sera (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafidz Thohir (F-PAN), dan Anggota BKSAP Sihar Sitorus (F-PDIP).

Dalam pertemuan itu, delegasi DPR RI mengikuti sidang-sidang Standing Committee APA, yaitu komite politik, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta sosial dan budaya yang membahas mengenai berbagai draft resolusi yang berkaitan dengan ketiga komite tersebut.

Mengusung tema “The Role of Multilateral Cooperation among Asian Parliaments”, delegasi DPR RI membahas pentingnya pendekatan multilateral dalam mengatasi berbagai permasalahan, terkait politik, ekonomi, maupun sosial budaya, dan menolak segala bentuk aksi unilateralisme yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam hubungan internasional negara-negara di Asia khususnya, dan dunia pada umumnya.

Asian Parliamentary Assembly (APA) telah menjadi forum bagi anggota parlemen Asia untuk bertukar pandangan, ide, dan pengalaman untuk mengembangkan strategi bersama mempromosikan perdamaian dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan di Asia.

Pemberlakuan United Nations (UN) Charter atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, menandai lahirnya multilateralisme dan landasan internasional untuk membangun sistem universal institusi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, tantangan yang kita hadapi saat ini jauh lebih kompleks daripada 50 tahun lalu, mulai dari persoalan perubahan iklim, migrasi massal, dan revolusi industri baru yang hanya dapat diselesaikan dengan upaya bersama oleh semua negara.

Saya dalam sambutannya, menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga perdamaian dan keamanan global sebagai bentuk kontribusi pada agenda pembangunan global.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, kita harus mempraktikkan kebiasaan berdialog, inklusivitas, penyelesaian konflik secara damai, dan tidak menggunakan kekerasan.

Di UN Security Council Presidency pada Mei 2019, Indonesia secara terus-menerus menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong pembentukan negara Palestina yang bebas, demokratis, dan makmur – sebagai bagian dari komitmen kami untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Selain itu, DPR RI mendukung resolusi konflik damai di Myanmar dan berkomitmen untuk mendukung pemulangan pengungsi Rohingya dan memastikan pengembalian para pengungsi dalam kondisi aman dan selamat.

Saya juga menyatakan komitmen Indonesia mendukung perdamaian atas situasi yang terjadi di wilayah minoritas Muslim di Xinjiang. Sebagaimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah mengamanatkan kita untuk memastikan bahwa setiap orang harus menikmati hak sipil dan politik, hak untuk hidup, kebebasan, berbicara, ekonomi, sosial dan budaya, dan juga hak atas jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan; kita berharap bahwa menumbuhkan ketahanan terhadap perdamaian berkelanjutan akan menjadi prioritas setiap parlemen di Asian Parliamentary Assembly, untuk memastikan semua orang hidup dengan bermartabat dan menikmati kebebasan dari ketakutan.

Pengalaman Indonesia sejalan dengan prinsip multilateralisme yang diterapkan melalui filosofi “Gotong Royong” atau kerja sama gotong royong antar warga – yang berasal dari ideologi negara kami, yaitu Pancasila. Sebagai negara terdiri dari lebih dari 13.000 pulau dengan lebih 271 juta penduduk dari 300 kelompok etnis yang tinggal di 34 provinsi berbeda, kami menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau Unity in Diversity yang menekankan pada komitmen kesatuan tanpa keseragaman, dan keragaman tanpa fragmentasi.

Selain itu, sebagai pendiri ASEAN, Indonesia sangat percaya bahwa hanya melalui nilai-nilai mutlilateralisme, dunia ini akan lebih stabil, damai, dan sejahtera. Kita juga secara aktif mendukung kemitraan yang efektif di antara anggota ASEAN, dan kemitraan antara ASEAN dan negara-negara lain serta mitra dialog.

Namun, belakangan ini kita menyaksikan adanya unilateralisme yang meningkat, baik dalam perdagangan, ekonomi, dan politik internasional – yang tentunya merongrong gagasan kerja sama global yang telah menjadi prinsip kita untuk mencapai Agenda Pembangunan Global 2030.

Terlepas dari semua tantangan, multilateralisme tetap merupakan yang paling penting. Sistem kerja sama efektif yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan 17 menyatakan bahwa “SDGs hanya dapat diwujudkan dengan komitmen kuat untuk kemitraan dan kerja sama global”.

Multilateralisme membantu kita mengimplementasikan Paris Agreement_ secara efektif melalui komitmen bersama negara-negara dalam membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 ° C dan mengejar upaya membatasinya hingga 1,5 ° C, serta tanggung jawab yang disepakati negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim.

Multilateralisme juga menjadi fondasi bagi keberhasilan implementasi _Global Compact on Migration (GCM) yang bertumpu pada komitmen kolektif negara-negara bekerja sama mengurangi risiko dan kerentanan yang dihadapi migran pada berbagai tahap migrasi dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi mereka serta memberi mereka perawatan dan bantuan. Indonesia telah berkontribusi pada pelaksanaan GCM, termasuk dalam pencegahan kriminalisasi migran gelap, meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi migran, dan memperkuat peran sektor swasta dan pengusaha dalam perlindungan migran.

Sebagai anggota parlemen, kita memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita perlu memberdayakan masyarakat dan merumuskan kebijakan yang sehat untuk kesejahteraan bersama. Upaya menjembatani perpecahan sebagai bentuk demokrasi yang lebih responsif dan partisipatif, pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, inovatif, dan inklusif yang memungkinkan lebih banyak orang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Ini tidak hanya merujuk pada pemerintah nasional, tetapi yang lebih penting, ke pemerintahan global.

Indonesia mendukung adopsi draft resolusi tentang Peningkatan Kerjasama di antara Anggota Parlemen Asia untuk melindungi dan mempromosikan Multilateralisme dalam Asian Parliamentary Assembly, ke-12. Setiap anggota parlemen Asia harus bisa mencapai visi yang disepakati dan mengadopsi langkah-langkah yang bertujuan mencegah dan mengendalikan dampak negatif yang dapat merusak kebebasan, keterbukaan, dan transparansi di antara anggota masyarakat Asia.

Kami menyadari, sistem perdagangan multilateral menghadapi tantangan di tengah meningkatnya sentimen populis dan kuatnya proteksionisme. Pada kenyataannya, perdagangan bebas tidak hanya berdampak pada negara berkembang dan negara kurang berkembang, tetapi dampak negatifnya juga mempengaruhi banyak orang di negara maju. Namun, kita harus terus menolak penarikan negara-negara tertentu secara sepihak dari pengaturan internasional karena mengancam stabilitas pemerintahan global. Kecenderungan ini tentu saja bertentangan dengan upaya kolektif kita dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin menegaskan kembali bahwa multilateralisme harus bertujuan untuk merespons secara lebih luas, memberikan implikasi yang luas dari kebijakan kita, dan memberikan hasil politik dan sosial yang positif bagi banyak orang, di luar wilayah kita sendiri.

*Dr. Fadli Zon*  – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *