IKA GMNI Protes Minta Pemerintah Libatkan Segenap Komponen Sosialisasi Omnibus Law

BERITABUANA.CO, JAKARTA
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (IKA GMNI) Radjoki FR Sinaga sangat menyesalkan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hanya menggandeng dan melibatkan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dalam rencana sosialisasi RUU Omnibus Law. Dalam pidato pengarahan pada Rapimnas KAHMI Minggu (15/12/2019) di Jakarta, Airlangga menyebutkan telah bersepakat menggandeng KAHMI sebagai mitra pemerintah dalam sosialisasi RUU tersebut.
“Kami dari Ikatan Alumni GMNI mengingatkan bahwa Menko Airlangga adalah pejabat negara yang harus berdiri diatas kepentingan semua golongan dan tidak serta merta hanya memikirkan kepentingan kelompok atau golongannya saja,” Radjoki kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/12/2019).
Terlebih lagi, kata Radjoki, cakupan materi yang masuk dalam pembahasan RUU Omnibus Law tersebut meliputi soal ketenagakerjaan dan perpajakan. Dua aspek yang sangat fundamental bagi segenap rakyat bangsa ini.
Lebih penting lagi, cakupan materi yang masuk dalam pembahasan RUU Omnibus Law tersebut meliputi soal ketenagakerjaan dan perpajakan. Dua aspek yang sangat fundamental bagi kehidupan rakyat bangsa ini.
Mengingat betapa pentingnya dua aspek tersebut, lebih jauh Radjoki Sinaga menyarankan perlunya pemerintah khususnya Menko Perekonomian melibatkan segenap potensi bangsa dalam sosialisasi RUU tersebut.
“IKA-GMNI akan mengirimkan surat kepada
Menko Airlangga dan Presiden Jokowi agar lebih komprehensif dalam sosialisasi RUU Omnibus Law yang tengah dicanangkan,” demikian Radjoki Sinaga menutup perbincangan.
Seperti diketahui, Pemerintah sedang menggodok sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law, seperti disampaikan Presiden Jokowi  dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019).
Menurut Jokowi, melalui Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang.
Rencananya, Jokowi ingin mengajak DPR untuk menggodog 2 UU besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here