Perilaku Menyimpang Anggota POLRI

Polri.

Oleh: Bonar Ricardo P. Pakpahan (Pogram Study Strata Tiga (S3) Ilmu Kepolisian Jl. Tirtayasa Raya 6 Kebayoran Baru Jakarta 12160)

KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Polri merupakan salah satu penegak hukum yang sering kali mendapat sorotan, Karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakkan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup (Sajipto Raharjo : 2002). Perilaku Polri yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas, bahwa perilaku tersebut telah membudaya terutama dalam penyidikan untuk mendapat pengakuan terdakwa (Indriyanto Seno Adji :2001).

Penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar pelilaku sopan.Muradi (2014) menggambarkan delapan kategori penyimpangan yang dilakukan polisi dalam posisinya sebagai penegak hukum dan lembaga keamanan dan ketertiban, yaitu: (1) pemberian ilegal, (2) pemerasan (extortion), (3) broker (brokering), (4) manipulasi, (5) kolusi, (6) korupsi, (7) penyalahgunaan pembuktian, dan (8) penggelapan. Kategori-kategori pelanggaran ini tentunya menggambarkan adanya problem police corruption and other unethical behavior yang mengancam integritas petugas sebagai individu maupun kepolisian sebagai lembaga. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum anggota Polri, merujuk pada sebuah pertanyaan, sudahkah polisi-polisi tersebut paham akan profesinya? Mungkin banyak pekerjaan di dunia ini yang mentahbiskan diri sebagai suatu profesi, padahal mungkin dari kapasitasnya sebagai suatu bidang pekerjaan bukanlah dianggap sebagai suatu profesi. Profesi menuntut adanya keterampilan suatu pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan maupun pelatihan yang cukup panjang (Rahardjo : 2007).

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota Polri menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation sebab-sebab penyimpangan / kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu (1) Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir), (2) Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi, (3) faktor objektif. Prilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan check dan balance dalam konteks melaksanakan fungsi kontrol tidak berjalan optimal. Disamping faktor pengawasan yang rendah, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk ditekankan yaitu komitmen moral anggota Polri.

Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “ Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republuik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum, Polri dibekali pula dengan etika kepolisian. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Kunarto : 1997). pengemban profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya, haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat mereka, oleh karena itu setiap professional kepolisian harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika.

Di dalam internal Polri sendiri telah terdapat beberapa instrumen yang mengatur pembinaan tentang persatuan internal dan moril serta sikap dan perilaku anggota Polri secara umum, yaitu (1) Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. PP ini merupakan piranti untuk mengatur persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan semangat kerja dan moril anggota Polri, sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang PP tersebut, yang merujuk pada Pasal 27 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai satu peraturan, maka di dalamnya terdapat pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan sanksi, (2) Peraturan Kapolri No. Pol. 07 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Perkap ini merupakan pedoman sikap dan perilaku anggota Polri dalam melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang Perkap itu, dengan merujuk Pasal 34 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri, 2006 : Bagian Menimbang).

Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final (Obcid. H. PudiRahardi, M.H, Hal 172).

Menanggulangi masalah perilaku menyimpang anggota Polri dapat dilakukan dengan Melakukan Reformasi Birokrasi Polri yang dapat dianalisis melalui teori reformasi birokrasi seperti yang dikatakan (Sedarmayanti, 2009, h.71), yaitu sebagai berikut: pertama, Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap, pola tindak). Polri dalam melaksanakan revitalisasi Polri yaitu peningkatan integritas sudah berupaya menerapkan perubahan cara berpikir ke seluruh anggota melalui strategi manajemen perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dengan cara melakukan komunikasi intensif antar pimpinan dan antara pimpinan dengan anggota secara rutin dan terprogram tentang strategi manajemen perubahan dalam institusi Polri, Serta melaksanakan strategi pendidikan dan pelatihan; Kedua Perubahan penguasa menjadi pelayan. Ini berarti dimana pihak Polri mulai merubah pola pikir yang berfikir yang awalnya menjadi penguasa ke pelayan masyarakat. Mendahulukan peranan dari wewenang. Peranan Polri adalah melaksanakan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap lingkungan dan kegiatan masyarakat. Sedangkan wewenang Polri salah satunya adalah menerima pengaduan masyarakat.; Ketiga Pantau percontohan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan membangun kepercayaan masyarakat melalui reformasi birokrasi salah satunya dengan program revitalisasi Polri menuju pelayanan prima. Tujuannya adalah untuk membangun birokrasi yang berdasarkan prinsip-prinsip good governance yaitu birokrasi yang bersih dari unsur KKN serta transparan dan akuntabel. Ini juga dijadikan komitmen bersama anggota kepolisian negara Republik Indonesia sebagai pelayan prima yang anti KKN dan anti kekerasan. Dengan melakukan reformasi/revitalisasi Polri diyakini mampu merevitalisasi peran Polri untuk menjadikan Polri lebih melayani, proaktif, transparan dan akuntabel, dengan berdasarkan kaidah taat hukum, taat prosedur dan taat etika, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan soliditas internal Polri. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here