Peran Gula Sebagai Tonggak Kedaulatan Pangan Indonesia pada Posisi Sangat Lemah

Pabrik Gula.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kedaulatan pangan di bidang pergulaan hingga saat ini, berada pada posisi yang sangat lemah. Salah satunya penyebabnya, karena liberalisasi perdagangan produk pertanian yang diatur oleh World Trade Organization (WTO) masih kurang direspon secara cerdas oleh pemerintah Indonesia.

Demikian diungkap mantan Rektor Universitas Nasional (Unas), Umar Basalim dalam buku berjudul ‘Ekonomi Politik Gula, Kedaulatan Pangan di Tengah Liberalisasi Perdagangan’ yang diluncurkan Selasa (10/12/2019) kemarin, di Ruang Teater Perpustakaan Nasional, Jakarta.

Akibat lemahnya kedaulatan pangan ini, sebut Basalim dalam buku yang juga merupakan disertasinya ketika menyelesaikan studi S-3 Ilmu Politik, Unas itu, telah dimanfaatkan secara cerdik oleh sejumlah pemangku kepentingan pergulaan swasta, yaitu para pedagang besar gula, pabrik gula rafinasi (PG-GKR) yang sepenuhnya dimiliki swasta, dan pabrik gula putih (PG-GKP) yang membuat pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan stabilisasi harga.

“Sesungguhnya liberalisasi perdagangan produk pertanian telah menggeser peran negara-negara berkembang, dari yang semula eksportir pangan menjadi importir pangan. Keberadaan Dewan Gula Indonesia sebagai perumus kebijakan, didominasi peran pemerintah yang berperan ganda sebagai regulator sekaligus pemangku kepentingan, telah melahirkan kebijakan yang cenderung protektif untuk menjamin keberlangsungan pabrik gula BUMN yang tidak efisien,” paparnya.

Menurut mantan promotor Prof. Syarif Hidayat, Ph.D. itu, sedikitnya ada 4 (empat) alasan utama mengapa buku ini menarik dan direkomendasikan untuk dibaca oleh publik. Alasan pertama adalah gula merupakan isu yang penting dalam diskursus ekonomi politik kedaulatan pangan di Indonesia.

Kedua, secara metodologis, materi yang disajikan, diangkat dari hasil penelitian yang didukung oleh data yang baik dan analisis yang mendalam. Ketiga, dari sisi kebijakan, rekomendasi-rekomendasi yang diajukan relatif banyak menyodorkan unsur keterbaruan yang membuat buku ini relevan tapi juga penting untuk para pengambil keputusan, dan utamanya membenahi kebijakan pergulaan nasional.

Keempat, secara akademis (teoritis) penulis berupaya untuk mengkritisi dan selanjutnya mengelaborasi proposisi yang dikemukakan oleh Robison (1998 dan 2013) tentang subordinasi sektor bisnis terhadap Negara dalam menjelaskan relasi bisnis dan politik Indonesia pada periode Orde Baru.

“Kini, pasca Orba, relasi tersebut telah mengalami pergeseran dari model subordinasi menjadi model interseksi bulan sabit (cresent intersection model). Ini terlihat antara lain dari keterlibatan sektor bisnis yang bergeser dari dominasi bisnis keluarga dan kroni menjadi oligarki, ditambah kekuatan pemodal swasta sudah menggurita, baik dalam kasus stok gula kristal putih maupun rafinasi,” ungkap mantan Sekjen MPR RI itu lagi.

Sekarang ini, pemerintah seperti tersandera oleh 11 (sebelas) pemilik pabrik gula kristal rafinasi berbahan baku gula kristal mentah impor. Sebanyak 80 persen gula kristal putih berada di tangah pedagang besar dan 11 pabrik gula ini dimiliki swasta, demikian Umar Basalim.

Dalam acara peluncuran buku tersebut, hadir sejumlah narasumber seperti Anggota komisi VI DPR-RI, Sondang Tiar Debora Tampubolon, dan politisi senior Fraksi PDI Perjuangan dari komisi XI Prof. Dr. Hendrawan Supratikno. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here