Di Era Jokowi Terjadi Pengabaian HAM dan Demokrasi

Ilustrasi.

Oleh: Ori Rahman SH/ Cikini Studi*

Ori Rahman SH.

SETIAP tanggal 10 Desember, masyarakat dunia memperingati hari HAM atau Hak Azasi Manusia, tidak terkecuali di negara kita, Indonesia tercinta. Beberapa kelompok masyarakat ada yang mengeluarkan catatan laporan HAM sepanjang tahun 2019. Ada pula yang menggelar diskusi. Ada yang menggelar mimbar bebas untuk menggugat negara atas kewajibannya memajukan, melindungi, dan menghormati HAM.

Kini, saatnya saya mengulas apa yang terjadi di negara kita. Hanya review sekilas. Tapi tetap punya arti. Nah, sepanjang tahun 2019, banyak terjadi pengabaian terhadap HAM masyarakat. Antara lain hak atas kesehatan dan pendidikan masyatakat yang semakin mahal, bahkan sulit diperoleh. Banyak dari peserta BPJS yang tidak mampu untuk membayar iuran, alih alih negara peduli terhadap rakyat, negara justru mengeluarkan kebijakan kenaikan iuran BPJS mulai awal tahun 2020 mendatang. Tak cuma itu, terdapat upaya menjatuhkan sanksi bagi peserta mandatori bila mereka menunggak iuran. Begitupun dengan biaya pendidikan. Bukan rahasia lagi bila biaya pendidikan semakin mahal dari tahun ke tahun. Kian tidak terjangkau oleh masyarakat lapisan menengah dan bawah, apalagi bila mereka memilih sekolah favorite atau sekolah dengan standar kualitas yang terjaga mutunya.

Ini lebih celaka lagi. Sebab di tahun 2019 ini juga demokrasi kehilangan maknanya. Kok bisa ? Saya mengamati dengan cermat, mengenai pembahasan RUU (Rancangan Undang-undang) yang penting terhadap hajat hidup orang banyak, tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Anda tak percaya ? Saya berikan contohnya. Pembahasan dan pengesahan RUU KPK menjadi UU KPK yang secepat kilat tanpa melibatkan stake holder, termasuk rakyak secara luas. Aksi penolakan masyarakat terhadap pengesahan RUU KPK dalam aksi menyampaikan pendapat direspon oleh pemerintah melalui Polri dengan sangat represif. Sehingga banyak jatuh korban, bahkan korban jiwa di beberapa daerah di tanah air. Sehingga masyarakat mempertanyakan makna demokrasi di negeri tercinta ini.

Peringatan hari HAM tahun ini menuliskan banyak catatan buruk bagi perkembangan HAM. Pemerintah seolah-olah tutup telinga atas penyampaian pendapat masyarakat dalam sejumlah aksi masyarakat. Pemerintah saat ini lebih mementingkan bagaimana agar ada percepatan iklim investasi di Indonesia tanpa memperdulikan HAM masyarakat yaitu dengan menghilangkan syarat AMDAL bagi para investor yang masuk ke Indonesia.

Dalam perspektif HAM, kondisi saat ini bisa dikatakan bahwa negara abai dan tidak memperdulikan demokrasi. Sehingga demokrasi kehilangan maknanya. Tentunya ini menjadi catatan buruk perkembangan HAM di Indonesia. Janji janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik pada Pilpres periode pertama maupun periode kedua tentang pemajuan, perlindungan, dan penghormatan HAM, sepertinya hanya tinggal janji. Termasuk janji Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan saja, sampai saat ini tidak mampu diselesaikan.

Dalam kondisi saat ini yang dibutuhkan adalah sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah. Dalam bentuk apapun, apakah penyampaian pendapat di muka umum atau dalam ruang ruang diskusi, tulisan. Atau pendapat apapun, sehingga pemerintah harus terus diingatkan akan kewajibannya terhadap HAM. Seharusnya, pemerintah memajukan HAM, melindungi, dan menghormati HAM. Pemerintah tidak boleh abai, dan demokrasi harus dijalankan sesuai amanat dan cita cita para pendiri negara ini. Apalagi para pendiri negara sangat sadar akan keadilan sosial dan keadilan ekonomi, persamaan hak dan kewajiban di mata hukum, dan perundang-undangan. Di masa datang, saya bermimpi, negara kita menjadi surga bagi rakyatnya yang mendambakan keadilan sosial, ekonomi, hukum, HAM. Sebab semua itu saling terkait satu sama lainnya. ***

*Ori Rahman, SH adalah peneliti Cikini Studi dan advokat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here