Kendala Bagi Polri Terkait Dampak Negatif Investasi Cryptocurrency di lndonesia

Kombes Suwondo Nainggolan saat menerima penghargaan Kapolri saat penutupan Sespimti Dikreg 28 di Lembang.

PERKEMBANGAN  lnformasi Teknologi (IT) pada dekade terakhir sangatlah pesat, sehingga sejumlah inovasi teknologi ini muncul dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, perdagangan, jasa dan bahkan kejahatan transnasional yang canggih. Bertitik tolak dari kemajuan teknologi informasi ini muncul perdagangan yang bukan lagi menggunakan alat pembayaran konvensional seperti uang cetak, tapi uang elektronik di antaranya bitcoin. Salah satu yang baru dikenal belakangan sistem perdagangan disebut Cryptocurrency. Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan. Penggunaan Cryptocurrency ini ternyata banyak menimbulkan dampak negatif di masyarakat lndonesia termasuk kendala bagi penegak hukum khususnya Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Terkait plus minus Cryptocurency, Kombes Suwondo Nainggolan, menuliskan naskah ilmiah saat mengikuti pendidikan Sespimti Polri Ditreg 28 tahun 2019. Nastrap yang berjudul “Strategi Penguatan Kapasitas Organisasi Polri Guna Mengantisipasi Perkembangan Cryptocurency Dalam Rangka Terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri”. Ternyata Nastrap ini menjadi Nastrap terbaik, karena didukung analisa data pendukung dan fakta empiris di lapangan. Berikut ini kami sajikan ringkasan Nastrap dari naskah aslinya setebal 110 halaman. Semoga bermanfaat.

“Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Demikian bunyi Pasal 1 butir 6 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Tugas kepolisian mewujudkan keamanan dalam negeri, terpeliharanya kamtibmas dan tegaknya hukum serta terjaminnya kewibawaan negara. Perkembangan ekonomi global serta internet telah melahirkan perkembangan ekonomi yang perlu diantisipasi Polri salah satunya Cryptocurrency. Perkembangan mata uang digital ini sangat cepat, kata data Cointmarketcap.com, terdapat 904 mata uang digital sudah beredar di pasar internasional. Salah satunya bitcoin, yang mampu mempengaruhi harga untuk mata uang digital lainnya. Bitcoin menjadi inisiator perkembangan Cryptocurrency, sehingga memicu munculnya mata uang digital lainnya, seperti Litecoin, Ethereum dan Dogecoin dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 100 miliar dolar AS atau setara Rp 1.434 triliun. Di lndonesia munculnya bersamaan masuknya bitcoin pada Desember 2013 oleh Oscar Darmawan, Ricky Andrian dan William Sutanto. Setahun saja sudah 50.000 anggota bursa bitcoin dengan transaksi harian mencapai Rp 500 juta, sehingga menjadikan bitcoin lndonesia terbesar di Asean. Semula berkembang di Bali, dimana 44 merchant, hotel, sewa kendaraan dan kafe menerima pembayaran bitcoin. Bl kemudian melarang. Bl bahkan tahun 2015 mengeluarkan peraturan kepada penyelenggara teknologi finansial untuk patuh terhadap prinsip anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme. Mendag juga mengekuarkan peraturan Cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang dijabarkan peraturan kepala Bapepti. Saat ini ada 11 perusahaan menjadi pusat penukaran Cryptocurrency: lndodax, Rekeningku, Triv, Luno, Tokenomy, Upbit, Coinone Blido, Tokyocrypto, Digitalexchange. Coin yang dipertukarkan 52 jenis Cryptocurrency. Dari 11 perusaan exchanger tercatat hampir 3 juta menjadi anggota. Saat ini kegiatan transaksi kripto sebagai investasi jangka panjang. Namun perkembangannya banyak merugikan masyarakat, sementara Polri belum optimal melindungi masyarakat yang berinvestasi. Apalagi peminat Cryptocurrency generasi milenial, Bank lndonesia mengidentifikasi sejumlah risiko Cryptocurrency yang dinilai berbahaya. Identitas pengguna disamarkan, sehingga rawan disalahgunakan untuk kegiatan, seperti penipuan, terorisme dan pencucian uang. Di lndonesia banyak masyarakat merasa tertipu oleh sekelompok orang yang bergabung investasi Cryptocurrency. Dari perkara yang dilaporkan, yang diungkap pihak kepolisian masih rendah. Dengan demikian peningkatan kapasitas organisasi Polri dalam mengantisipasi Cryptocurrency merupakan hal yang urgen.

Penulisan Nastrap ini fokus penguatan kapasitas organisasi Polri dalam menangkal dan mengatasi penyalahgunaan Cryptocurrency. Fokus pengembangan kemampuan SDM, sistem dan metode kerja pada Direktorat Ekonomi Baintelkam, Dittipidsiber dan Dittipideksus Bareskrim Polri. Sebanyak 11 kasus yang dilaporkan di kepolisian termasuk BNN, yang berhubungan dengan Cryptocurrency, belum ada perkara yang berhasil diungkap. Pelaku yang tertangkap sebelumnya terkait perkara lain. Salah satu Polda yang menerima laporan terkait Cryptocurrency sejak tahun 2016 sampai 2019 belum tuntas. Penyidik setempat belum memahami persoalan yang dilaporkan masyarakat baik istilah dan bahasa teknikal. Hambatannya kurangnya kapasitas atau kemampuan penyidik. Selain metode penyidikan tidak tepat, apalagi jika pelaku berada di luar negeri yang belum diketahui identitasnya. Polri belum punya metode terkait monitoring dan tim analisis yang dapat memberikan saran kepada masyarakat. Polri harus bekerja sama dengan OJK yang mengawasi investasi di lndonesia dan PPATK untuk pencegahan pencucian uang. Upaya preventif tindak pidana yang merugikan masyarakat pengguna Cryptocurrency, masyarakat investor dicegah dari orang/individu ataupun kelompok yang melakukan kegiatan Cryptocurrency tapi tidak didukung perusahaan yang punya kemampuan finansial yang memadai. Sedangkan, upaya represif atau penegakan hukum ialah langka terakhir dalam penanggulangan tindak kejahatan, seperti penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman. Penegakan hukum dilakukan dengan menggunakan peraturan dan uu yang sebelumnya sudah ada, karena belum ada aturan secara khusus mengatur Cryptocurrency, padahal minat masyarakat berinvestasi sangat tinggi. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang memahami Cryptocurrency diperlukan sarana tekonologi pendukung yang dapat melakukan monitoring dan penyidikan. Strategi jangka sedang optimalisasi anggaran untuk pengelolaan anggaran Polri dalam pengadaan teknologi informasi yang mengupdate informasi. Jangka panjang, optimalisasi kerja sama Polri dengan kepolisian negara lain. Optimalisasi kompetensi SDM Polri yang profesional modern dan terpercaya. Meningkatkan kualitas organisasi yang inovatif dalam penanganan Cryptocurrency.

Kombes Pol Sambodo Purnomo Yoga peserta Sespimpti Ditreg 28, terbaik akademik menerima penghargaan dari Kapolri

PENGUATAN KAPASITAS

Berdasarkan teori SWOT yang menghasilkan penguatan teori IFAS, EFAS, Matrix SWOT dan SFAS, sehingga dapat disimpulkan, kondisi dan kapasitas organisasi Polri dalam mengantisipasi perkembangan Cryptocurrency belum maksimal. Satker yang menangani Unit 1 Subdit 1 Baintelkam dan Subdit V, Dittipideksus dan Dittipidsiber kuantitas dan kualitas SDM-nya sedikit dan terbatas. Unit 1 Subdit 1 lntelkam hanya terdapat 4 anggota, sehingga sulit memonitor semua kegiatan Cryptocurrency. Dittipidsiber sudah punya peralatan baru, untuk mendukung satker lainnya, tapi pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan belum ditemukan baik aplikasi maupun hardware yang sah secara hukum.

Metode yang dilakukan oleh Baintelkam dalam pengumpulan informasi sangat tidak memadai, sehingga tidak mampu mengantisipasi perkembangan Cryptocurrency. Sementara itu, metode penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Subdit V/Jaksi dan Dittibsiber juga masih belum mampu mengantisipasikan dan menindaklanjuti tindakan secara tepat. Distribusi perkara dilakukan sesuai dengan pembagian laporan polisi ke Subdit tersebut. Pelimpahan penyidikan perkara dari satu Satker je Satker lainnya dilakukan tanpa alasan argumentatif. Dari semua Satker baik dalam lingkungan Bareskrim maupun dalam lingkungan Baintelkam, tidak ditemukan adanya ikatan sebagaimana seharusnya sistem berjalan. Tidak ada saling dukung antar sistem baik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana maupun dalam rangka pengumpulan informasi untuk kepentingan Baintelkam, yang secara umum sebagai subsistem Polri dalam pemberian saran kepada pimpinan.

Kapasitas sumber daya manusia Polri dalam mengantisipasi perkembangan Cryptocurrency. Dari tiga objek penelitian, baik Unit 1 dan Subdit 1 Baintelkam, Subdit V/Jaksi Dittipideksus maupun Dittipidsiber Bareskrim Polri, dapatlah diketahui bahwa kapasitas atau kemampuan sumber daya manusianya masih jauh dari beban tugas yang dihadapi. Terkait dengan personel pada Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri, rata-rata sudah bergelar sarjana (S1) dan sudah mengikuti pendidikan kejuruan intelijen, namun ternyata tidak seorang pun yang pernah mengikuti pelatihan tentang Cryptocurrency secara khusus maupun bidang pelatihan lain yang berkenaan dengan Cryptocurrency, baik sebagai alat perdagangan maupun sebagai investasi. Begitu juga dengan kondisi personel di Subdit V Jaksi Dittipideksus dan Dittipidsiber Bareskrim Polri, yang pada saat ini sudah berlatar belakang S1 dan S2, namun baru 3 orang penyidik yang pernah mengikuti pelatihan mengenai Cryptocurrency di Singapura dan lnternational Law Enforcement Academy di Bangkok, Thailand. Salah seorang penyidik, lpda Agus Risitian SH, MH, telah melaksanakan pelatihan tentang chain analysis di Pusdik Kejaksaan Agung RI. Strategi penguatan kapasitas organisasi Polri guna mengantisipasi perkembangan Cryptocurrency dapat disimpulkan sebagai berikut:
Sumber Daya Manusia Strategi yang digunakan dalam peningkatan SDM sebagai unsur manajemen adalah strategi yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi, yaitu kesadaran akan tugas dan tantangan, traits yaitu pengetahuan SDM terkait perkembangan Cryptocurrency (knowlege) dan ketrampilan dalam melaksanakan tugasnya karena dukungan pengetahuan (skill). Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan strategi sebagai berikut; Strategi jangka pendek, yaitu mengajukan penambahan personel bagi Unit 1 Subdit 1 Baintelkam, mengajukan permohonan untuk mengikuti kursus di lembaga pendidikan yang diprakarsai oleh negara-negara maju yang telah memiliki materi pelajaran terkait Cryptocurrency, seperti ILEA dan BKA, menyiapkan tenaga personel Polri yang akan menjadi ahli dalam bidang Cryptocurrency yang akan disekolahkan dan juga melaksanakan latihan mandiri. Strategi jangka panjang, menbangun kemitraan dengan individu, kelompok dan organisasi untuk menjadi mitra diskusi dan sumber informasi sehingga dapat membantu sumber daya manusia Polri.

Sistem dan metode dalam rangka peningkatan sumber daya organisasi, khususnya unsur sistem dan metode, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya yang diharapkan akan membuat organisasi memiliki kemampuan sistem yang sesuai dengan tantangan. Strategi nya adalah strategi jangka pendek, yaitu melakukan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan Cryptocurrency untuk dilakukan klasifikasi dalam rangka penbagian tugas kerja, membentuk Forum Discussion Group bersama dengan pemangku kepentingan terhadap perkembangan Cryptocurrency, yaitu OJK, Bank lndonesia, Kemenkominfo, Bapepti, Kejaksaan dan para direktur Bareskrim Polri dalam rangka memformulasikan aturan hukum. Jangka sedang, yaitu optimalisasi pengelolaan anggaran penguatan kapasitas sumber daya organisasi dalam pengadaan peralatan di bidang teknologi informasi yang terkait Cryptocurrency. Selanjutnya, strategi jangka panjang, yaitu peningkatan sarana teknologi pendukung dan pengumpulan informasi individu, kelompok, ataupun organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang Cryptocurrency untuk dijadikan sebagai partner dalam membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terkait Cryptocurrency.

Sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya organisasi, khususnya dalam hal sarana dan prasarana, upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya yang diharapkan akan membuat organisasi memiliki kemampuan sarana khususnya dalam bidang teknologi. Strateginya, jangka pendek, menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung serta nembangun pusat data dengan menggunakan sistem big data. Jangka menengah, yaitu pengelolaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung penyidikan terkait dengan Cryptocurrency. Sementara, strategi jangka panjang, peningkatan sarana teknologi pendukung yang dapat melakukan monitoring dan dukungan penyidikan terkait dengan Cryptocurrency. Sementara Anggaran, upaya yang dilakukan agar diharapkan akan membuat organisasi memiliki kemampuan dalam hal sistem penganggaran yang memungkinkan penyidik melakukan transaksi pada investasi-investasi tertentu untuk mengetahui proses kegiatan investasi yang diduga menyimpang. Strategi jangka pendek, yaitu menginventarisasi kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan edukasi kepada masyarakat, monitoring, serta peningkatan SDM Polri terkait dengan Cryptocurrency; jangka menengah, yaitu optimalisasi pengelolaan anggaran untuk pengadaan peralatan khusus Polri yang berbasis teknologi informasi yang mendukung penyelidikan dan penyidikan terkait Cryptocurrency, selanjutnya strategi jangka panjang adalah pengelolaan dukungan anggaran kerja sama Polri dengan lembaga non-pemerintah serta kerja sama dengan kepolisian dengan negara lain yang telah menerima Cryptocurrency, dan optimalisasi anggaran untuk kebutuhan sarana teknologi pendukung yang dapat melakukan monitoring dan dukungan penyidikan terkait Cryptocurrency.

Rekomendasi yang disarankan penulis: Kapolri merekomendasikan kepada Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang investasi khususnya dalam pembentukan coin cryptocurrency. Kapolri merekomendasikan kepada Presiden agar membentuk satuan tugas yang terdiri atas beberapa Kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi, dengan tidak mengurangi peluang masyarakat dalam persaingan ekonomi digital. Merekomendasikan kepada Kapolri untuk menyiapkan sumber daya organisasi guna mengantisipasi perkembangan Cryptocurrency dan berbagai permasalahan dan dampaknya. Merekomendasikan kepada Bank lndonesia agar berinisiatif untuk berkoordinasi dengan Polri dalam menyiapkan konsep regulasi tentang Cryptocurrency. Merekomendasikan kepada Kapolri untuk peningkatan kapasitas personel yang berkompeten untuk menangani kejahatan yang berkaitan dengan Cryptocurrency. (Nico Karundeng)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here