Amandemen Penting untuk Hidupkan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid. (Foto : Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya masih terus menyerap masukan dari elemen masyarakat terkait rencana amendemen kelima UUD NRI 1945. Apalagi pada 16 Agustus 2019 lalu, semua fraksi sudah memutuskan pentingnya amendemen terbatas yang fokus utamanya adalah menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara.

“Sekiranya dilihat dari berbagai perspektif dan kajian, memang penting ada amendemen. Ketika itu memang seperti saya sampaikan amendemen terbatas sebagai tindak lanjut rekomendasi dari MPR yang lama,” kata Jazilul berbicara dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema “Urgensi Amendemen Konstitusi” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Karenanya, lanjut Jazilul, pimpinan MPR periode 2019-2024 kemudian melakukan safari politik ke berbagai pihak, mulai dari mantan presiden, pimpinan partai politik, hingga organisasi kemasyarakatan guna menyerap aspirasi mengenai perlu tidaknya amanden.

“Dari silaturahmi yang dilakukan itu muncul berbagai pemikiran, tidak hanya terkait amendemen terbatas untuk pokok-pokok haluan negara, tetapi juga sejumlah pasal lain,” sebutnya seraya menambahkan bahwa proses amendemen masih tahap awal atau mendengar masukan dari berbagai pihak, sehingga belum ada kesimpulan yang diambil.

Apalagi, menurut Jazilull, titipan MPR periode lalu itu adalah melakukan amendemen pasal yang terkait pokok-pokok haluan negara. Tetapi, tidak menutup kemungkinan ada perubahan pasal yang harus diamendemen.

“Amendemen ini menurut aturan tidak bisa semua pasal secara bersamaan, karena usulan amendemen hanya terbatas pada pasal yang diusulkan. Memang ada pihak-pihak tertentu mencurigai ada motif, kepentingan tertentu apa di balik amendemen, tapi kan sekarang zaman sudah transparan sehingga kalau ada motif dan kepentingan tertentu dibuka saja. Buka saja, apakah ada kepentingan-kepentingan tertentu atau memang kepentingan masyarakat banyak. Nanti dilakukan uji publik atau sosialisasi terkait undang-undang,” ujarnya.

Dirinya menegaskan soal urgent atau tidak, nanti akan bisa dilihat setelah tahap sosialisasi atau pematangan selama satu setengah tahun selesai. Setelah semua masukan disosialisasikan, dan fraksi serta kelompok DPD setuju, maka akan disetujui untuk dilakukan amendemen.

“Tinggal menyemangati pasal mana yang diamendemen, setelah itu dibentuklah panitia kerja yang melaksanakan amandemen,” pungkas Jazilul Fawaid. (Kds/Jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here