Habib Aboebakar: Banyak Kasus HAM Belum Selesai yang Harus Jadi Catatan Pemerintah

Bendahara F-PKS DPR RI, Habib Aboebakar Alhabsyi.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aborbakar Alhabsyi menyatakan, jika melihat laporan dari para aktifis, sepertinya penegakan HAM di Indonesia sedang banyak catatan. Bakan, berdasarkan catatan Koalisi Peringatan Hari (Koper) HAM, sepanjang tahun 2019 ini sedikitnya terjadi 51 kasus pelanggaran HAM dan belum diselesaikan pemerintah.

“Tentunya ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah,” kata pria yang akrab disapa Habib Aboebakar itu, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2019).

Habib Aboe mengingatkan bahwa perlindungan HAM adalah bagian dari amanat konstitusi NKRI. Di dalam Pasal 27 Dan 28 UUD 1945 pada pokoknya telah mengatur perlindungan dasar yang harus diberikan negara kepada rakyat.

“Seperti untuk memberikan perlakuan hukum, kesehatan, pendidikan, akses pekerjaan dan perhidupan yang layak, serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,” paparnya.

Belum lagi, lanjut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu, data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komnas HAM juga menunjukkan setidaknya 52 orang meninggal dalam demonstrasi yang diadakan sepanjang tahun 2019.

Bahkan ia menyebut fakta ini bagian dari berita buruk untuk negara hukum yang demokratis seperti Indonesia.

“Oleh karenanya perlu ada keseriusan dari pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan HAM untuk masyarakat,” tegas Ketua DPP PKS bidang Dakwah Wilayah Kalimantan itu. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here