Aturan KPU Tak Tegas, Ujang Komarudin Yakin Parpol Tetap Calonkan eks Napi Koruptor di Pilkada 2020

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. (Foto : Jimmy)
BERITABUANA.CO, JAKARTA –  Peraturan KPU (PKPU) yang meminta partai politik tidak mencalonkan eks napi korupsi sebagai bakal calon walikota/bupati pada pemilukada 2020, diyakimi tidak akan diindahkan oleh partai politik. Pasalnya, aturan yang diterbitkan oleh KPU iti hanya bersifat himbauan.
Keyakinan ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review/IPR,  Ujang Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/12/2019), jika melihat isi dari PKPU tersebut.
Dalam PKPU tersebut, yakni ada dalam Pasal 3A ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut, KPU meminta parpol untuk mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi dalam seleksi bakal calon kepala daerah.
“Isinya, tidak melarang secara jelas, kecuali  menghimbau.  Jadi kalau hanya himbauan kepada partai politik untuk mengutamakan  orang yang bukan eks napi untuk diusung jadi calon kepala daerah,” ujarnya lagi.
Makanya, Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia ini  memperkirakan partai-partai politik akan tetap mengajukan eks napi koruptor sebagai calon kepala daerah pada pemilukada serentak tahun 2020.
“Partai-partai, akan tetap mencalonkan eks napi korupsi.  Karena mereka (eks napi koruptor) semua aset partai, mereka memiliki uang, jaringan, birokrasi, dan lain-lain,” katanya.
Ujang berpendapat, secara politik PKPU yang dikeluarkan KPU terkait himbauan kepada partai politik untuk tidak mengajukan mantan napi menjadi calon kepala daerah  adalah jalan terkahir dan amunisi terakhir yang bisa dilakukan oleh KPU.
“Ketika melarang tidak bisa, maka KPU hanya menghimbau,” ujarnya.
Karena itu, Ujang menekankan, persoalan mantan napi koruptor ini ada di parpol. Untuk pemilukada, parpol lah yang melakukan seleksi mulai dari penyaringan dan penjaringan bakal calon hingga menjadi calon.
“Kuncinya ada di parpol, bukan pada yang lain. Ketika kita berkomitmen untuk memperbaiki bangsa, maka partai-partai politik tidak mencalonkan mereka yang eks napi,” katanya.
Bagaimana pun tambah Ujang, partai politik memiliki kewajiban moral untuk tidak mengusung mantan napi koruptor dalam kontestasi pilkada.
“Lebih penting lagi, partai juga harus berkontribusi dan memiliki obligasi moral untuk mendukung mereka yang bersih,” tutupnya. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here