Tidak Ada Agenda Peringatan Anti Korupsi di Gedung DPR

Baliho Hari Anti Korupsi se Dunia 2019.
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019) siang terlihat seperti biasa. Beberapa komisi sedang menggelar rapat dengan mitra kerja masing-masing.
Suasananya memang tidak terlalu ramai, atau biasa-biasa saja. Di Gedung Nusantara III, pemandangannya terlihat agak lengang.  Di halaman parkir pimpinan, hanya ada sebuah mobil dinas sedang parkir.
Pemantauan beritabuana.co, di gedung wakil rakyat ini sama sekali tidak ada terlihat tanda-tanda peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang selalu diperingati setiap tanggal 9 Desember.
Tidak ada spanduk atau poster berisi anti korupsi. Di tembok Nusantara III ini hanya ada selembar spanduk, tetapi isinya mengenai acara donor darah yang diadakan Korpri Setjen DPR. Semangat anti korupsi tidak terlihat sama sekali.
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memang tidak mengagendakan peringatan Hakordia ini.
“Sepertinya memang belum ada agendanya,” kata Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen DPR, Jaka Dwi Winarko yang dihubungi beritabuana.co, Senin (9:12/2019).
Jaka menyampaikan, Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fadli Zon pernah menginisiasi agar DPR RI membuat acara peringatan Hakordia ini.
“Waktu itu yang menginisiasi pak Fadli Zon,”  ujarnya.
Partisipasi lembaga Setjen DPR dalam rangka memperingati Hakordia ini hanya sebagai peserta seminar yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami mengikuti seminar di KPK sesuai undangan KPK,” ujar Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR YOI Tahepary secara terpisah.
Terkait peringatan Hakordia ini, KPK sudah menyampaikan ajakan kepada  segenap pemangku kepentingan hingga masyarakat umum untuk ikut ambil bagian. Tema peringatan Hakordia 2019 adalah “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”.
Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengimbau agar peringatan Hakordia juga diselenggarakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan program dan anggaran yang telah direncanakan di wilayah/kantor masing-masing.
Konsep dan operasional acara diserahkan kepada masing-masing dengan tetap berpegang pada prinsip sinergitas, efisiensi, akuntabilitas dan penyelenggaraan kegiatan yang bebas dari korupsi.
Terkait dengan ini, pengamat dan penggiat anti korupsi Adilsyah Lubis berpendapat, peringatan Hakordia ini sebetulnya lebih tepat diadakan oleh lembaga yudikatif, seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan. DPR katanya lebih kepada legislasi saja. Tetapi, kalaupun lembaga DPR ikut serta berperan membuat acara peringatan, juga tak masalah.
“Kalau dibuat secara formal dan ritual, boleh-boleh saja, bagus juga,” kata Adilsyah yang dihubungi secara terpisah.
Namun, kata Adilsyah, seandainya peringatan Hakordia ini digelar oleh DPR , bisa menjadi bahan olok-olokan di masyarakat. Pasalnya, selama ini pejabat negara yang cukup banyak ditangkap KPK justru anggota DPR.
“Saya kuatir jadi bahan olok-olokan oleh masyarakat, ramai  nyinyir di media sosial, karena melihat fakta selama ini anggota DPR sudah banyak ditangkap KPK,” kata Adilsyah.
Dia menambahkan, pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya lembaga penegak hukum saja.
“Tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here