BERITABUANA.CO, JAKARTA -Memasuki masa 11 tahun pemberlakuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu dilakukan review atau tinjauan terhadap keberhasilan ataupun hambatan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Pelayaran tersebut.

Dalam kurun waktu tersebut mungkin telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, visi dan misi Pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia atau adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia pelayaran.

“Untuk itulah, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Tahun Anggaran 2019 dengan tema “Tinjauan Penerapan Ketentuan Undang-Undang Pelayaran Dalam Mewujudkan Sistem Transportasi Nasional yang Efektif dan Efisien”,” kata Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris di Jakarta, Senin (9/12/2029).

Menurutnya, tinjauan ini akan sangat bermanfaat untuk mengukur keberhasilan yang telah diwujudkan ataupun hambatan yang masih menjadi kendala dalam penerapan ketentuan Undang-Undang yang dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan dan instansi pemerintah.

Dengan adanya tinjauan ini, ia mengharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan disusunnya penguatan ataupun perbaikan peraturan perundang-undangan di sektor transportasi laut.

Umar mengemukakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-Undang ini membawa semangat dan paradigma baru dalam dunia pelayaran baik dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan pelabuhan, peningkatan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, maupun pemberdayaan industri pelayaran dan perkapalan nasional.

Dikatakan, Undang-Undang Pelayaran secara umum memuat empat pengaturan utama yaitu Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, dan Perlindungan Lingkungan Maritim.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Pelayaran ini, ungkap Umar, telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pelayaran serta peraturan pelaksanaan teknis lainnya

Terkait hal-hal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayaran, tuturnya, telah dapat diwujudkan, di antaranya penerapan asas cabotage, penyusunan Tatanan Kepelabuhanan Nasional, pemisahan fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan pelabuhan, dan pemberian konsesi kepelabuhanan kepada Badan Usaha Pelabuhan, tol laut, kapal ternak ternak, pelayaran perintis, penerapan Teknologi Informasi melalui inaportnet, Vessel Traffic Service (VTS) serta keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan forum kerjasama internasional di bidang maritim secara bilateral, regional maupun multilateral di bidang pelayaran.

“Kegiatan FGD ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan disusunnya rencana aksi perbaikan legislasi peraturan perundang-undangan baik setingkat Peraturan Pemerintah maupun peraturan pelaksanaan teknis lainnya, guna memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bagi masyarakat,” pungkas Umar Aris. (Yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here