Fahri Hamzah: Pemberantasan Korupsi Sudah Masuk Era Baru

Waketum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertepatan dengan pelantikan Komisioner KPK pada Sabtu (21/12/2019). Pasca dilantik nanti, Wakil ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan Dewas perlu melakukan audit mengenai dugaan kesewenang-wenangan penyidikan yang dilakukan oknum KPK.

“Banyak kalangan menyebut adanya malpraktik di tubuh KPK. Ketika nanti Dewas KPK dilantik, lakukan audit dan investigasi menyeluruh,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12/2019), berkaitan dengan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.

Fahri juga menyampaikan bahwa negara baik atau tidak bisa dilihat dari hukum yang dijalankan di negaranya. Jika hukumnya baik, lanjut dia maka negara tersebut bisa dikategorikan negara yang baik pula.

“Kata kunci di sini ya, apa bila hukumnya maka baik pula negaranya,” ungkapnya yang sempat memuji langkah Presiden Jokowi yang berani pasang badan soal berlakunya revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa bulan lalu.

Menurut penilaian Wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 itu, pada dasarnya Jokowi memang tidak memiliki karakter batasan imajinasi soal hukum, namun baginya Jokowi memiliki sifat sebagai perasa yang baik.

“Pak Jokowi tidak punya karakter batasan imajinasi soal hukum, tapi dia perasa yang baik, sehingga mau pasang badan,” ujar Fahri.

Oleh karena itu, inisator Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu menambahkan, dengan revisi UU KPK yang sudah diresmikan, anggota yang kelak dibentuk oleh presiden Jokowi bisa menjalankan tugas mengevaluasi semua dan mengaudit kerja KPK selama ini dengan sebaik mungkin.

“Nah, pesan saya kepada Dewan Pengawas KPK yang akan datang, tolong audit semua yang telah terjadi saat ini. Fahri menambahkan, RUU KUHP juga dapat menjadi dasar membersihkan buruknya hukum di Tanah Air. Begitu juga RUU tentang Pemasyarakatan,” tutup Fahri Hamzah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here