Pasca Pencopotan Direksi Garuda, Kemenhub Pastikan Operasional Penerbangan Tetap Aman

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pasca pencopotan Dirut dan penonaktifan jajaran Direksi PT Garuda Indonesia (persero) TBk., Kementerian Perhubungan memastikan operasional penerbangan maskapai ‘pelat merah’ itu tetap berjalan aman, dan tidak akan tertanggu karena sesuai dengan CASR 121.59, dan Garuda sudah menunjuk Key Personel yang menangani operasional penerbangan.

 

“Kami memastikan bahwa maskapai Garuda Indonesia tetap beroperasional dengan baik, pasca pergantian Direksi di tubuh organisasi PT. Garuda Indonesia,” tegas Dirjen Perhubungan Udara, Kemenhub, Polana B Pramesti kepada beritabuana.co di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

 

Polana mengemukakan, sesuai ketentuan KM 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan CASR 121.59, maka sudah tentu diwajibkan adanya accountable person yang memegang kendali penuh terhadap suatu organisasi yg berkaitan dengan fungsi operasi, teknik, keselamatan, keamanan dan pelayanan.

 

Menurutnya, langkah penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) dimungkinkan ketika suatu perusahaan belum memiliki Direktur utama yang definitif untuk sementara dapat menunjuk Pelaksana tugas (Plt), dengan catatan bahwa dalam 7 hari berikutnya sudah ada pemberitahuan kepada DJPU pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas key person dan harus memenuhi seluruh persyaratan yang terkait serta dilakukan evaluasi oleh Ditjen Perhubungan Udara.

 

“Setelah ditunjuk Key Person (Dirut)  definitif yang ditunjuk  dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa oleh pemegang saham maka DJPU akan melakukan evaluasi sesuai ketentuan dalam CASR 121 dan selanjutnya akan dilakukan update terhadap lampiran izin usaha angkutan udara serta list of key person (ACL/Authorization, Condition & limition) kepada Kementerian Perhubungan,” tuturnya.

 

Polana menambahkan, Ditjen Hubud memastikan dan akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Bandan Usaha Angkutan Udara (BUAU) sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan.

 

Penonaktifan Direksi

 

Sabtu (7/12/2019) kemarin Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir guna membahas tindaklanjut pasca dibebastugaskannya Ari Ashkara dari jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia per tanggal 5 Desember.

 

Dalam pertemuan, disepakati  pemberhentian sementara waktu bagi seluruh anggota Direksi yang terindikasi terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton dalam penerbangan ferry flight pesawat Garuda Indonesia GA9721 jenis Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Perancis pada 17 November di Bandara Soekarno-Hatta.

 

Sesuai ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris akan mengangkat pelaksana tugas untuk jabatan Direksi yang diberhentikan sementara tersebut pada kesempatan pertama.

 

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Dewan Komisaris Garuda telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: DEKOM/SKEP/011/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang menetapkan Fuad Rizal sebagai Plt. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, disamping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

 

Dalam kesempatan itu, Menteri BUMN meminta Komite Audit agar tetap melakukan investigasi lanjutan terhadap kasus penyelundupan dimaksud. Terkait adanya kejadian ini, Erick berpesan agar seluruh karyawan Garuda Indonesia dapat menjalankan tugasnya seperti biasa dan tidak terganggu dengan adanya restrukturisasi.

 

“Saya minta seluruh karyawan Garuda Indonesia tetap memberikan pelayanan terbaik untuk para penumpang pesawat,” tambah Erick Tohir. (Yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here