PDI-P Tak Setuju Jabatan Presiden 3 Periode

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah / Foto: Jimmy Ratax

BERITABUANA.CO, JAKARTA— Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI-P, Ahmad Basarah memastikan bahwa PDI-P tidak setuju dengan wacana masa  jabatan presiden 3 periode, dalam Amendemen UUD 1945 yang nantinya akan dibahas.

Basarah menegaskan hal itu dalam  diskusi Empat Pilar MPR, dengan tema ‘Pelaksanaan Rekomendasi MPR 2014 – 2019’ yang digelar di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jumat, (6/12/2019).

“Fraksi PDI-P merasa tidak ada urgensinya menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode,” kata Basarah.

Dikatakan Basarah, argumentasi yang menjamin kesinambungan pembangunan nasional bangsa Indonesia bukan dengan menambah masa jabatan presiden. Pembangunan nasional hanya dapat dipayungi, jika bangsa ini memiliki pokok-pokok haluan negara dalam payung hukum yang lebih kokoh.

Namun begitu, kata Basarah mengapresiasi  wacana masa jabatan presiden dan presiden dipilih oleh MPR.
Menurutnya, hal tersebut sehat dalam negara demokrasi.

Ia berharap semua fraksi yang ada di MPR RI memiliki tanggung jawab untuk terus membangun peradaban politik dan peradaban demokrasi bangsa Indonesia sebagai salah satu fungsi pendidikan politik kepada masyarakat.

“Kami terus mewacanakan diskursus tentang amandemen terbatas atau hal-hal yang menyangkut aspek-aspek politik kebangsaan, karena itu adalah suatu hal yang sehat dalam membangun peradaban bangsa,” kata Basarah. (Asmin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here