Menteri LHK: Rakor Gabungan untuk Evaluasi dan Antisipasi Dini Karhutla

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanaan (Menko Polhukam), Mahfud MD memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Gabungan tingkat Kementerian/Lembaga, Pangdam, Gubernur, dan Polda 9 daerah, berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Rakorgab sendiri dilaksankan di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Jumat (6/12/2019).

“Rakor gabungan ini untuk mengevaluasi sekaligus menyiapkan langkah antisipasi dini kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Apalagi, sebut Siti, tahun 2015 lalu Karhutla menyasar sekitar 2,6 juta ha. Karenanya, kejadian ini menjadi titik balik pengendalian Karhutla di Indonesia menjadi lebih sistematis.

“Kita sudah jauh lebih baik dalam pengendalian karhutla dibanding dengan Negara lainnya yang mengalami persoalan hampir sama, berkat kerjasama semua pihak,” ucapnya.

Angka karhutla di 2015, menurut Siti Nurbaya, sebenarnya bukan yang terbesar, karena Karhutla pernah terjadi massif di Indonesia pada tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), dan 2006 (3,8 juta ha). Namun pasca karhutla 2015 itu, pemerintah telah melakukan berbagai langkah korektif seperti moratorium izin, penegakan hukum, tata kelola gambut, kerja terpadu pengendalian, modifikasi cuaca, pemadaman dengan melibatkan tim Satgas terpadu dan berbagai upaya pencegahan lainnya.

“Hasilnya Karhutla bisa diatasi pada tahun 2016, 2017, dan 2018, dengan indikator menurunnya hotspot dan tidak terjadi bencana asap secara nasional ataupun asap lintas batas,” paparnya.

Melanjutkan pernyataannya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan di tahun 2019 ini, Karhutla kembali terjadi dengan area terbakar seluas 942.770 ha (Januari-Oktober). Namun bila dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA tahun 2019 (per 4 Desember) yaitu 8.944 titik, angka ini menurun dibanding periode yang sama tahun 2015 yaitu 21.929 titik.

“Banyak tantangan dalam pengendalian Karhutla, namun kita tetap optimis bisa perlahan mengurai masalahnya asal bergerak bersama. Saya tekankan perlunya efektifitas Pemerintah Daerah dalam aktualisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Hutan Sosial, dan pengelolaan gambut,” kata dia.

Kesemapatan itu, Menteri Siti mentitip agar Pemda berperan mengaktifkan dan mengefektifkan KPH sebagai UPTD di bawah Dinas Kehutanan Provinsi, sebagai sistem kelola hutan di tingkat tapak. Sehingga tahun 2020 nanti, akan mulai Hutan Sosial pada lahan gambut yang penerapannya sesuai tata kelola gambut dan ketentuan teknisnya.

Selain itu, komunikasi dan interaksi dunia usaha atau pemegang ijin perlu dijalin, disamping perlunya sosialisasi bagi aparat dan masyarakat, serta adanya sistem reward dan punishment. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui konsolidasi dalam penanganan Karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak hingga ke tingkat tapak.

“Juga dilakukan tindakan pencegahan dan early warning, penetapan siaga darurat lebih dini, dan yang paling terpenting adalah mengajak masyarakat untuk turut serta mencegah Karhutla, serta sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, mari kita cegah terjadinya Karhutla berulang dengan kerja bersama. Mencegah lebih baik daripada memadamkan,” imbuh Menteri Siti Nurbaya Bakar. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here