Kata Elviana, Resesi Ekonomi Global Berdampak ke Indonesia

Dialektika Demokrasi dengan tema "Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020?”. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Resesi ekonomi global yang kemungkinan dipicu dengan adanya perang dagang China dengan Amerika Serikan (AS) dipastikan bakal berdampak kepada perekonomian Indonesia. Hanya saja, apakah skala resesi ekonomi itu kecil atau besar belum diketahui.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komite IV DPD RI, Elviana berbicara dalam Forum Legislasi dengan tema “Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020?” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (5/12/2019).

Elviana beralasan kalau resesi ekonomi global bakal berdampak kepada perekonomian dalam negeri, karena salah satu point Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari faktor ekspor. Namun, Indonesia tidak perlu perlu khawatir karena data Badan Pusat Statistik (BPS), informasinya hanya sekitar 17,8 persen.

“Sekiranya faktor-faktor ekspor dan potensi daerah seperti ekspor kelapa sawit, karet, batu bara itu bisa diselesaikan pemerintah, saya pikir dari faktor 17,9 persen tadi bisa meningkat. Dan, itu sangat menolong, saya juga dengar ibu Menlu terus-menerus berupaya tapi belum final,” ucapnya.

Untuk bisa selamat dari resesi dunia ini, lanjut Elviana, pemerintah harus memikirkan faktor PDB yang lain seperti konsumsi domestik dan faktor investasi. Faktor investasi ini yang menurut pandangannya perlu menjadi urusan Pemerintah Pusat saat ini.

“Untung saja Presiden Jokowi sudah menetapkan aturan soal Ombuds Low,” sebutnya.

Dikatakan, Elviana mendapat informasi dari Dubes Spanyol yang mendapat laporan dari pengusaha negeri Matador tersebut, ternyata sumber gas alam terbesar di Indonesia itu, mungkin di dunia itu adanya di provinsi Jambi.

“Mereka sudah mulai survei ke Jambi tetapi ketika mau eksekusi dengan Gubernur mereka terkendala aturan, semuanya harus melalui pusat. Karena itu, menurut pandangan kami, pengaturan investasi terutama untuk daerah potensial, daerah tambang, Pemerintah Pusat bersama DPR RI harus mengatur kembali regulasinya sehingga ekonomi kita tumbuh. Investasi itu menyumbang sekitar 35 persen.”

Jadi, lanjut Elviana, cukup tinggi dan tanpa harus Indonesia negara federal. Untuk investasi ke daerah, kami berpendapat sudah saatnya pemerintah memberikan jalan yang lebih pendek sehingga tidak perlu berliku-liku di pusat.

“Jadi, DPD dalam posisi tidak pesimis selagi Pemerintah Pusat memperhatikan daerah dan care terhadap daerah,” pungkasnya. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here