Pilkada Langsung Lebih Baik, Hasilnya Mendunia

by -
Anggota Fraksi Demokrat MPR-RI Achmad-Msi / Foto: Jimmy Ratax

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad Msi, mengatakan ada dua masalah dalam persoalan Pilkada serentak yang akan digelar tahun 2020. Pertama, soal sistem. Kedua, mengenai persyaratan.

Demikian diungkapkan Achmad saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR, Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Rabu (4/12/2019).

Menurut  Achmad, sistem pemilihan kepala daerah model seperti itu, di mana rakyat memilih langsung, dilakukan sejak era reformasi bergulir. Baik untuk memilih gubernur, bupati, maupun walikota.

Namun Achmad mengakui bahwa  Pilkada langsung mempunyai nilai plus dan minus namun dirasa Pilkada langsung lebih cocok digunakan karena  sesuai amanat reformasi. “Pilkada langsung lebih cocok”, ungkapnya.

Dengan Pilkada langsung maka proses yang terjadi memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi. Parameter kesejahteraan seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya pendapatan masyarakat menjadi ukuran seseorang kepala daerah bisa terpilih kembali. Jadi Pilkada langsung lebih menguntungkan masyarakat.

“Lebih menguntungkan dan memiliki kelebihan. Kalau pun ada kekurangan, hal itu perlu diperbaiki. Bukan diganti,” ucapnya.

Terkait persyaratan untuk mengikuti Pilkada secara teknis menurut Achmad perlu diperketat sehingga kandidat yang ada benar-benar memiliki kompetensi dan kualitas.

“Untuk Pilkada Provinsi, bila dari kalangan militer maka syarat yang harus dimililki, ia harus bintang dua,” ujarnya.

Syarat administrasi yang demikian, menurut Achmad menjadi seleksi bagi calon kepala daerah. Diakui bahwa memang benar demokrasi memang tak membatasi orang namun kebebasan yang ada jangan sampai kebablasan.

“Dari seleksi seperti itulah maka ke depan kita memiliki pemimpin yang memiliki integritas. Sehingga hasil Pilkada memiliki kapabilitas dan aman”, tambahnya.

Dijelaskannya dalam Pilkada selalu muncul masalah money politic namun dirinya yakin bila kehidupan semakin sejahtera dan masyarakat semakin cerdas maka hal yang demikian akan hilang dengan sendirinya.

Meski demikian dirinya mengharap agar Bawaslu tegas dalam masalah money politic agar sanksi yang diberikan kepada pelanggar bisa membuat jera.

Anggota MPR dari Kelompok DPD, Teras Narang, berpendapat bicara mengenai Pilkada selalu menarik sebab selalu ada hal yang baru. Semua upaya yang dilakukan disebutnya memperlihatkan keinginan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Untuk menuju ke sana, menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu harus menjadikan masa lalu sebagai pelajaran.

Ia mengaku dirinya merupakan produk Pilkada langsung di awal reformasi. “Saya ikut Pilkada langsung pada tahun 2005”, ujarnya.

Pilkada itu dikatakan kali pertama di mana rakyat memilih langsung kepala daerah. “Saya merupakan alumni pertama,” ujarnya.

Dari perkembangan dan perjalanan Pilkada, proses yang ada menuju kesempurnaan. Namun diakui biaya Pilkada sangat berat dan besar sehingga APBD tersedot. “Mahal banget biaya Pilkada”, ungkapnya.

Untuk itu lembaganya, DPD, mencari siasat agar anggaran Pilkada tak membebani APBD. Dirinya mengandaikan bagaimana kalau anggaran Pilkada dibuat untuk membangun sekolah, puskesmas, dan fasilitas masyarakat lainnya. Pasti akan terbangun secara berderet.

“Biaya inilah yang menjadi pertimbangan DPD sekarang ini,” kata Teras Narang.

Diakui hasil Pilkada langsung bisa memilih pemimpin yang baik dan kompeten. Untuk itulah dirinya berharap agar prosedur yang ada jangan dipersulit.

Terlepas apakah Pilkada nanti dipilih secara langsung atau dikembalikan DPRD, dirinya berharap agar semua ide dan gagasan yang ada ditampung.

Pilkada secara hukum tafsirnya sangat terbuka, yakni dipilih secara demokratis, bisa lewat DPRD atau langsung oleh rakyat. Berbeda dengan Pemilu Presiden yang dinyatakan benar-benar dipilih langsung oleh rakyat.

Tafsir hukum yang terbuka membuat dirinya mengatakan bisa saja Pilkada di beberapa daerah dipilih langsung dan di daerah lainnya dipilih lewat DPRD.

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Asman Abrur, dalam kesempatan tersebut menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pilkada lewat DPRD pada tahun 2001.

“Saya peserta Pilkada dipilih oleh DPRD”, ucapnya. Menghadapi yang demikian diakui prosesnya sangat panjang. Dirinya menghadapi 30 anggota DPRD yang menurutnya masalahnya sangat luar biasa.

“Meski partai politik sudah mengintruksikan memilih seseorang namun masing-masing anggota mempunyai kepentingan individu sendiri-sendiri”, ungkapnya.

Selepas mengikuti Pilkada lewat DPRD, Asman menyebut dirinya ikut Pemilu Legislatif pada tahun 2004. Pada masa itu diakui perilaku pemilih belum seperti saat ini yang sudah biasa mengikuti Pemilu. “Pada masa itu masyarakat belum banyak terlatih,” ungkapnya.

Dari semua proses Pemilu, mantan Menteri PAN dan RB itu mengakui proses yang ada menuju kedewasaan publik yang baik. Yang berorientasi kepada uang tak banyak. Jadi hasil pilkada itu masih bisa dipertanggungjawabkan.

Pastinya, lanjut dia, hasil Pilkada langsung lebih banyak positifnya. Tidak hanya itu saja, menurut pria asal Batam, Kepri, Pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang mendunia. 60 persen kepala daerah juga mempunyai kinerja yang baik.

Dirinya berharap agar proses yang baik ini jangan dibawa mundur. Sekarang harus konsentrasi pelaksanaan. Didorong Bawaslu diperkuat.

“Saya berharap perjalanan yang panjang ini disempurnakan. dise harus menata mekanisme dan pelembagaan penyelenggara Pemilu sehingga lembaga yang ada benar-benar proffesional dan tak bisa diintervensi,” paparnya. (Jimmy/Asmin)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *