Revisi UU ANS Oleh DPR Periode Lalu Mandeg Karena Pemerintah

by -
Forum Lesgislasi bertema "Revisi UU ASN Jangan Jadi PHP Honorer K2" di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – DPR RI periode 2019-2024 ini, mewarisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang belum selesai direvisi oleh periode lalu. Pasalnya, ketika itu pemerintah tak kunjung menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) ke DPR RI, sehingga revisi UU ASN mandeg.

Namun, sebagaimana diungkap Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi saat menjadi nara sumber pada Forum Lesgislasi bertema “Revisi UU ASN Jangan Jadi PHP Honorer K2″ di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (2/12/2019), kini muncul semangat baru untuk segera memasukkan revisi UU ASN ke dalam Proglam Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.

Pasal krusial yang nanti akan direvisi, menurut Sekretaris F-PPP DPR RI itu, adalah batas usia 35 tahun untuk penerimaan CPNS. Persoalan ini harus diperjelas agar pegawai honorer yang bertahun-tahun mengabdi bisa diakomodir UU ASN yang nanti direvisi.

“DIM dari pemerintah tak kunjung dikirim sampai periode lalu berakhir. Baleg sekarang sedang menyusun Prolegnas Prioritas dan revisi UU ASN diusahakan masuk Prolegnas. Para tenaga honorer K2 harus segera diangkat menjadi PNS, karena masa pengabdian mereka cukup lama,” kata Baidowi.

Masalahnya, lanjut Awie sapaan legislator F-PPP DPR RI ini, tidak ada perlakuan khusus dari Pemerintah kepada para honorer K2 tersebut. Walaupun Pemerintah membuka jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menampung honorer K2, tetap saja tidak membuat honorer K2 otomatis diterima menjadi PPPK. Pasalnya, jalur PPPK juga dibuka untuk umum. Ini berpotensi menyingkirkan para honorer K2 itu.

“PPPK dibuka untuk umum. Itu berarti tidak ada perlakuan khusus bagi honorer yang sudah lama mengabdi. Komisi II sendiri sudah mengusulkan revisi UU ASN. Tinggal kita menunggu ketegasan pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah punya semangat yang sama,” harap legislator dapil Jawa Timur XI ituolisian untuk memastikan suasana Ibu Kota maupun daerah-daerah lain di Indonesia tetap aman, pungkas , ” Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *