Menegakkan Etika Berpolitik di Tubuh Partai Golkar

Ketua F-PG MPR RI, Idris Laena.

TANPA terasa, sehari lagi tepatnya tanggal 3 s/d 6 Desember 2019, Perhelatan Akbar Musyawarah Nasional Partai Golkar akan di Laksanakan. Tentu banyak agenda yang akan di Musyawarahkan, selain terkait laporan pertanggung jawaban DPP Partai Golkar Priode 2014- 2019 (yang oleh Pengurus DPP sekarang hanya dilaksanakan kurang dari 2 tahun akibat penggantian Ketua umum sebelumnya ditengah jalan). Tentu saja, juga akan bermusyawarah untuk menentukan Program Kerja Partai lima tahun kedepan, dan merumuskan rekomendasi organisasi serta biasanya yang Paling menarik adalah, Bermusyawarah Untuk menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Mengacu pada AD/ART partai, maka proses untuk menetapkan Ketua Umum ini harus melalui tiga tahapan, yang terdiri dari Tahap Pendaftaran, Tahap Penjaringan Bakal calon, dan terakhir adalah Tahap Pemilihan.

Sebagai Kader Golkar, Saya berpendapat bahwa ”GOLKAR Sebagai Partai terbuka yang selama ini menganut Prinsip Demokrasi, menurut Saya sah-sah saja, jika ada kader yang maju sebagai Calon Ketua umum, siapapun Kader Partai Golkar memiliki hak yang sama untuk mengikuti Kontestasi.

Namun Tentu menjadi berbeda, jika calon yang maju adalah Pengurus Partai, yang nota bene-nya pernah menyatakan kesediaannya dan telah membuat Fakta integritas untuk membantu Ketua Umum menjadi pengurus, maka seyogyanya jika menyatakan akan maju dalam Kontestasi, dan menantang ketua umum yang telah memberi Kepercayaan, maka seharusnya KETIKA MENDAFTAKAN DIRI SEBAGAI CALON KETUA UMUM, MAKA ETIKANYA HARUS MENGUNDURKAN DIRI
dari Jabatannya, baik sebagai Pengurus Partai maupun jika sebagai Anggota DPR/MPR maka mundur juga dari jabatannya sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan atau Alat Kelengkapan Majelis.

Karena Alat Kelengkapan tersebut adalah perpanjangan Partai di Parlemen.
Saya kira Etika ini Harus ditumbuh kembangkan, agar semua kader memahami betul bahwa setiap tanggung jawab yang diberikan oleh Partai Khususnya oleh Ketua Umum yang memberi kepercayaan, maka wajib untuk disukseskan.

PDLT, Prestasi-Dedikasi-Loyalitas dan Tidak tercela, adalah Prinsip Partai yang selalu dipahamkan kepada Setiap kader. Karena itu Jelas, untuk bisa mencapai jenjang tertentu Perlu Berprestasi, namun Dedikasi terhadap Organisasi juga Selalu ditekankan. Barangkali yang menarik adalah soal Loyalitas, menurut Saya ini adalah Prasyarat dari Ketua Umum Kepada Pengurus untuk harus dilaksanakan, Karena Kalau tidak Loyal terhadap Ketua umum yang memberi kepercayaan, maka bagaimana mungkin ikut berjuang untuk mensukseskan Program yang harus dilaksanakan oleh ketua umum.

Jangan Lupa, ”Bahwa Sampai Laporan Pertanggung jawaban Ketua umum diterima dan disahkan kemudian dinyatakan demisioner dalam Munas, maka tanggung jawab Kepengurusan masih ada ditangan Ketua umum”.

Catatan Menjelang Munas Partai Golkar 3-6 Desember 2019

*Ir. H. M. Idris Laena, M.H*  (Ketua Fraksi Golkar MPR RI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here