Kubu Airlangga Klaim Mendapat Dukungan 90 Persen

by -
Partai Golkar.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Suhu politik menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar semakin memanas. Kubu Airlangga Hartarto sebagai petahana mengklaim, 90 persen lebih pemilik suara konsisten memilihnya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2019 – 2024.

“Yakin dong, masa gak yakin,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menjawab wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (28/11/2019).

Soal mekanisme pemilihan, Ace Hasan menjelaskan, prosesnya dipilih secara langsung. Tetapi, dalam proses pencalonan, ada persyaratan yaitu harus mendapatkan dukungan 30 persen.

Memang kata dia, syarat dukungan ini tidak diatur secara jelas, apakah dukungan tersebut dalam bentuk pemilihan langsung atau cukup dalam surat.

“Nah kami, berpikir bahwa supaya dukungan yang diberikan oleh caketum itu adalah keputusan organisasi maka, melalui surat dukungan itu,” terang dia seraya menambahkan, dukungan melalui surat ini tidak menabrak aturan.

“Karena tidak ada keharusan dalam proses pencalonan harus dipilih melalui one man one vote, mohon maaf melalui bilik suara,” tambah Ace lagi.

Sebelumnya, Ace Hasan Syadzily menjelaskan ada tiga tahap proses pemilihan caketum. Pertama, penjaringan, kedua pencalonan, dan ketiga pemilihan. Di dalam proses penjaringan kata dia, dari mulai sekarang sampai tanggal 2 Desember 2019 sudah dibuka. Maka, siapa yang berminat menjadi caketum, dari semua kader partai akan di verifikasi apakah memenuhi persyaratan atau tidak menurut ketentuan AD/ART.

“Misalnya, harus merupakan kader partai, lima tahun menjadi pengurus partai dan lain lain. Dalam proses pencalonan itu bisa harus menurut AD/ART mendapatkan dukungan 30 persen. Dukungan 30 persen ini ada aspirasi bisa dibuktikan dengan surat dukungan,” kata dia.

Selanjutnya, surat dukungan berasal dari rapat pleno di DPD Partai Golkar masing-masing daerah. Itulah kemudian dibuktikan dengan surat tersebut. Alasannya, Ketua DPD datang ke Munas itu bukan dia pribadi, tapi dia adalah wakil dari organisasi.
Maka kalau wakil organisasi seharusnya itu juga diambil melalui rapat di masing-masing daerahnya. Jadi bukan atas nama ketuanya sendiri, tetapi adalah hasil dari rapat.

“Jika ada calon yang memenuhi unsur 30 persen suara, maka dia berhak menjadi caketum. Nah dalam tahap ketiga ini pemilihan. Pada saat pemilihan pasti dilakukan dengan tertutup melalui bilik suara. Jadi tiga tahap ini menurut AD/ART, dan ini akan dilakukan. Jadi tidak benar kalau ada yang menuding mekanisme internal Partai Golkar saat ini tidak demokratis. Sangat demokratis, dan terbuka,” katanya. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *