Dirjen Imigrasi: Pengawasan Orang Asing Tahun 2020 Gunakan Sistem QR CODE

by -

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Terkait pemberitaan penangkapan 85 orang warga negara asing (WNA), asal China yang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu penipuan dengan berkedok sebagai polisi, jaksa dan banker di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur, Senin (25/11/2019) lalu, pihak kepolisian Indonesia yang melakukan kerjasama dengan kepolisian China untuk proses hukum.

Untuk lebih  konkrit upaya pencegahan itu, Polri pun mengandeng Dirjen Imigrasi untuk melakukan ekstradisi. Selanjutnya, agar Indonesia tidak menjadi lokasi bagi WNA untuk melakukan aksi kejahatan tentang penipuan, maka pihak Ditjen Imigrasi tahun 2020 akan mengajukan Rancangan Peraturan Presiden yang dapat menjadi payung hukum bagi pemberlakuan penggunaan QR CODE (Quick Response CODE) pada paspor WNA yg masuk ke Indonesia untuk kemudian akan menjadi bagian dari sistem pengawasan orang asing selama berada di Indonesia.

“Semua stakeholder terkait akan terlibat dan sangat diharapkan bisa membantu jajaran Imigrasi untuk mengawasi keberadaan orang asing di Indonesia dengan mengawasi setiap pergeseran dan mobilitasnya. Maskapai penerbangan domestik, moda transportasi darat seperti kereta api, bus antar kota, penyewaan kendaraan, juga moda transportasi laut domestik termasuk kapal ferry, tempat penginapan seperti hotel, apartemen, tempat kuliner dan penjualan oleh-oleh, semua perusahaan yg mempekerjakan orang asing akan bisa terhubung melalui program yg dapat mengakses QR CODE yg akan dipasang berupa stiker pada paspor WNA saat masuk pertama kali ke Indonesia,” terang Dirjen Imigrasi Rony Sompie di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dengan demikian, setiap transaksi pembelian tiket, penyewaan tempat menginap, pembayaran makanan yang dibeli, pembelian barang apa saja harus menunjukkan QR CODE  akan diakses oleh alat yg dimiliki setiap stakeholder terkait, secara realtime terkirim data orang asing tersebut ke Pusat Data Keimigrasian di Ditjen Imigrasi.

Ditjen Imigrasi bisa paham keberadaan orang asing selama berada di Indonesia berdasarkan transaksi yg dikirimkan menggunakan QR CODE tersebut.

“Perlu dilakukan pengawasan keimigrasian yg ketat di pintu masuk Indonesia pada setiap Bandara dan Pelabuhan Internasional oleh Petugas IMIGRASI bekerjasama dengan semua stakeholder terkait,” imbuhnya.

Setelah masuk pintu gerbang Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (checkpoints) di Bandara, Pelabuhan Internasional dan PLBN (Pos Lintas Batas Negara), maka perlu pengintaian oleh petugas Babinsa / Intelijen TNI AD atau BHABINKAMTIBMAS atau Petugas Intelijen baik Polri, TNI juga BIN mulai dari lokasi parkir di Bandara dan Pelabuhan kearah mana mereka akan ditampung dibuntuti secara berkesinambungan, sehingga bisa paham tujuan kedatangan mereka di Indonesia untuk apa.

“Kalau mereka hanya transit setelah masuk Indonesia, kalau menggunakan Bebas Visa Kunjungan untuk alasan wisata, ketika mereka akan membeli tiket atau sudah disiapkan tiket oleh agen mereka di bandara Internasional pindah ke penerbangan domestik, maka perlu diawasi di Bandara tujuan dengan cara pembuntutan oleh petugas intelijen Polri, TNI atau BIN ke arah mana mereka akan ditampung,” tambahnya.

Cara intelijen juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penampungan mereka di sebuah lokasi tempat mereka melakukan kegiatan penipuan dan cyber crime.

“Pengawasan Orang Asing ketika tiba di Indonesia setelah dibolehkan masuk Indonesia oleh pejabat Imigrasi, harus dilakukan secara sinergis, komprehensif tidak mengedepankan ego sektoral dari satu instansi semata,” tuturnya

Pengawasan Orang Asing menjadi Pengawasan secara fungsional sesuai tugas dan fungsi setiap instansi berdasarkan UU dan Perda yg menjadi dasar hukum bekerjanya instansi tersebut untuk mengawasi orang asing.

“Peran PEMDA dalam melakukan pengawasan orang asing ketika berada di wilayah Pemda masing2 dapat dilaksanakan oleh para Ketua RT dan Ketua RW berdasarkan PERDA yg mengharuskan setiap tamu yg akan berada di sebuah wilayah RT / RW lebih dari 1 X 24 jam, harus melaporkan keberadaanya kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat,” katanya.

Jadi, setiap penyewaan rumah tinggal secara sewa per bulan dan per tahun harus dilaporkan kepada Ketua RT dan KETUA RW setempat untuk memudahkan kontrol Ketua RT / RW bila ada tamu masuk ke rumah tersebut tanpa izin KETUA RT dan KETUA RW setempat. Sehingga Kepala Desa dan Lurah bersama Ketua RT / RW dilibatkan melakukan pengawasan terhadap orang asing. (Min)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *