Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tidak Mengharuskan Pilkada dipilih Langsung

Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema Dewan "Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Pasal 18 UUD tidak mengharuskan pilkada dipilih langsung)". (Foto:Jimmy)

Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Setjen MPR menggelar diskusi Empat Pilar MPR dengan tema Dewan “Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Pasal 18 UUD tidak mengharuskan pilkada dipilih langsung)” dengan menghadirkan pembicara Anggota Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Kamrussamad, Anggota MPR RI dari unsur DPD RI, Otopianus P Tebai dan Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti yang diselenggarakan di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Anggota MPR RI dari unsur DPD RI Otopianus P. Tebai, mengatakan jika masalah pilkada langsung di Papua antara lain keharusan ada keterwakilan putera daerah, pembiayaan yang besar, dan masa jabatan yang sebaiknya cukup sekali, namun selama tujuh tahun. Bukan lima tahun seperti selama ini.
Kamrussamad, rakyat harus terus diberi edukasi – pendidikan akan kesadaran berdemokrasi dan politik, agar tidak memilih kepala daerah atas kekuatan modal, melainkan yang yang bersih, memiliki visi, misi, dan komitmen untuk memajukan daerah. (Foto : Jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here