Politisi PDI P Minta Kartu Prakerja Dikelola Menteri Teknis

Rahmad Handoyo, Anggota Komisi IV DPR RI.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mempertanyakan rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan kartu Prakerja kepada Menko Perekonomian. Pasalnya,  tupoksi Menko semestinya hanya bersifat koordinasi, sinkronisasi. Bukan hal teknis dan pelaksanan.

“Apa urgensinya sehingga pengelolaan program kartu prakerja diserahkan kepada Menko Perekonomian ?  Apa karena anggaran Menko yang minim sehingga mengambil alih program kementerian teknis yang anggarannya 10 T itu ?  Ah, saya pikir Menko Perekonomian kurang kerjaan,” kata Rahmad Handoyo disela-sela rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung DPR RI, Rabu kemarin (20/11/2019).

Politisi PDI Perjuangan ini memberi contoh seperti program kartu Indone Sehat (KIS) ini dikelola oleh kementerian  teknis, yakni Kementerian Kesehatan dan BPJS.  Lalu, Kartu Indonesia Pintar Kuliah dikelola oleh Kemendikbud. Karena itu dipertanyakan mengapa program kartu sakti  dikelola oleh Menko Perekonomian ?

“Ada apa ini ?” tanya  Rahmad Handoyo.

Untuk diketahui, hasil rapat terbatas  11 November 2019, menyebutkan bahwa  PMO dan kartu Prakerja  akan dikelola oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Oleh karena itu, detail pelaksanaan dan grand design pelaksanaan program kartu Prakerja 2020-2024 berada di Kemenko Bidang Perekonomian.

“Hasil ratas ini juga tidak masuk akal. Masak Menko menjalankan program teknis ? Ini ngawur namanya. Semestinya Kementrian ketenagakerjaan yang menjalankan program ketenagakerjaan. Menko cukup mengawasi dan  mengkoordinasikan  kementrian teknis di bawahnya  agar visi misi presiden bisa berjalan sesuai tujuanya. Ini kan kesannya malah Menko merebut program,” tandas legislator dari Jawa Tengah ini.

Menjawab pertanyaan, Rahmad Handoyo mengatakan, dia berharap agar pemerintah menyerahkan pengelolaan program unggulan presiden Jokowi ini ke mentri teknis. 

“Kalau program ini tetap dipaksakan dikelola Menko Perekonomian, bagaimana nanti DPR menjalankan fungsi pengawasannya ? Kan Menko Perekonomian tidak bermitra dengan komisi IX ?” katanya.

Rahmad menambahkan, sebenarnya tidak masuk akal, bahkan menimbulkan tanya, mengapa Menko dengan staf yang jumlahnya terbatas ditugaskan  mengelola program besar, melakukan  pelatihan dan memberikan  kartu prakerja kepada 2 juta orang dengan anggaran mencapai Rp10 Triliun.  

“Ada apa ini?  Menko itu kan tugasnya sudah jelas,  mengkoordinasi begitu banyak mentri teknis. Jadi jangan lagi mencari penyakit dengan menambah susah diri sendiri dengan mengabil progam yang semestinya bukan tupoksinya ! Kartu prakerja sebaiknya dikelola dan dikerjakan oleh yang bertanggungjawab, yakni kementerian ketenagakerjaan. Ini bukan tugas Menko,” tegas Rahmad Handoyo. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here