Meski Sebagai Bentuk Kedaulatan, Pilkada Langsung Selama ini Berbiaya Tinggi

nggota DPD RI asal Sulteng, Abdul Rachman Thaha.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha mengakui jika pilkada langsung oleh rakyat selama ini berbiaya tinggi. Kendati demikian, pilkada langsung adalah bentuk kedaulatan, kebebasan, dan demokrasi, dimana rakyat bisa memilih dan menentukan pemimpinnya sesuai hati nuraninya.

“Pilkada langsung untuk bupati dan walikota itu sesuai UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Derah (Otda). Sehingga biaya pilkada pun jadi tanggung jawab daerah. Kalau daerah terbukti tak sanggup, ini yang perlu dipikirkan bersama,” kata Rachman dalam Dialog Kenegaraan dengan tema “Bisakah Pilkada Majukan Daerah?” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Karena itu lanjut Senator dari Sulawesi Tengah (Sulteng) itu, DPD RI mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Otonomi Daerah (UU Otda) dan UU Pilkada, agar biaya pilkada dibiayai oleh APBN.

“Sedang untuk pilkada langsung hanya bupati dan kota, sedangkan Pilgub bisa dipilih DPRD,” ujarnya.

Sebagai contoh, lanjuta Rachmad, di provinsi Sulteng saja untuk KPU dan Bawaslu Rp 180 miliar ditambah keamanan bisa Rp 200 miliar. Kalau ada 10 provinsi butuh Rp 4 triliun. Meski gubernur merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat.

“Pilkada langsung dan oleh DPRD sama-sama ada positif negatifnya. Positifnya, rakyat ikut membangun peradaban demokrasi secara berdaulat dalam memilih pemimpin daerah. Sebaliknya, oleh DPRD, kedaulatan dan kebebasan rakyat dikebiri oleh DPRD,” tambahnya.

Akibat biaya tinggi, kata Abdul Rachman, ada sembilan (9) daerah di Sumatera Barat, NTT dan daerah lain, yang menyatakan tak punya anggaran. Karena kuras kas daerah, maka banyak kepala daerah tak bisa menyusun program pembangunannya karena tak ada uang.

“Inilah yang berpotensi korupsi, sehingga memang diperlukan pilkada itu dibiayai oleh APBN,” ujarnya.

Karena itu, DPD RI kerjasama dengan Kemendagri untuk membentuk tim kajian daera-daerah mana yang indeks demokrasinya baik dan tidak.

“Dari indeks inilah nanti, kita bisa melihat daerah yang siap pilkada dan tidak,” pungkasnya. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here