BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok soal keputusan uang hasil lelang aset pemilik agen First Travel diserahkan kepada negara.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, masih perlu mempelajari pernyataan Kajari Depok Yudi Triyadi dan meminta yang bersangkutan untuk meluruskan apabila ditemukan kekeliruan.

“Baik ini akan dipelajari dan kalau memang itu salah saya akan minta dia meluruskan dan mempertanggungjawabkan,” kata Burhanuddin kepada wartawan saat ditemui di Kejaksaan Agung RI, Selasa (19/11).

Jaksa Agung menganggap, bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap perkara penipuan dan pencucian uang di perusahaan agen umrah First Travel tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.

Meski putusan kasasi MA telah menetapkan bahwa aset sitaan barang bukti First Travel untuk dilelang, menurut Burhanuddin, seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban. Ia menganggap putusan tersebut bermasalah.

“Padahal kami tuntutannya (aset barang bukti) dikembalikan kepada korban, putusan itu kan jadi masalah,” kata Burhanuddin di Bandung, Minggu (17/11).

Korban penipuan First Travel menyampaikan keberatan atas pemilik agen travel tersebut diserahkan ke negara. Mereka menyesalkan karena keputusan tersebut dinilai tidak mengganti kerugian korban.

Dalam perkara First travel, jaksa menerapkan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan, Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang penipuan secara bersama-sama serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Yudi menyatakan pihaknya tidak akan melelang aset First Travel yang masih dalam gugatan secara perdata.

“Terkait barang buktinya sebenarnya kemarin itu sedikit terpotong apa yang saya jelaskan. Ada bahasa saya menyampaikan pada saat itu terhadap barang bukti yang masih dalam proses gugatan kita akan mem-pending (tunda) eksekusi tersebut,” katanya.

Dikatakan, jaksa belum melelang aset First Travel walaupun putusan sudah inkrah. Menurutnya, jaksa akan melakukan upaya hukum lainnya, salah satunya opsi Peninjauan Kembali (PK). Oisa

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here