Wacana Amandemen Terbatas UUD 1945, F-PG MPR Terus Lakukan Kajian

Ketua F-PG MPR RI, Idris Laena.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Indris Laena menegaskan kalau pihaknya masih mempetimbangkan amandemen terbatas UUD 1945. Golkar masih terus melakukan kajian lebih jauh, mesi diakui kalau negara memang harus memiliki haluan untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya.

“Namun pertanyaannya, siapa yang harus membikin pokok-pokok haluan negara ini?” kata Idris Laena berbicara dalam diskusi Empat Pilar MPR degan tema “Mungkinkah Amandemen (Terbatas) Konstitusi Terwujud?” di Media Center Gedung Nusatara III di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Ketika sebelum reformasi, tambah politisi Golkar itu, posis MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Maka pokokpokok haluan negara yang dulu disebut garis-garis besar haluan negara itu dibuat oleh MPR.

“Kemudian MPR mengamanatkan kepada presiden terpilih. Maka presiden dulu disebut dengan mandataris MPR. Sehingga menjalankan garis-garis besar haluan negara Itu,” paparnya.

Namun persoalannya, menurut Idris Laena, kedudukan MPR, DPR, Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara lain itu kan sama. Sehingga tidak mungkin MPR membuat garis-garis besar haluan negara yang kemudian harus dilaksanakan oleh Presiden.

“Konsekuensinya ada dua. Pertama harus kembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jika itu dilakukan konsekuensinya lagi adalah maka kita harus mengamandeman Undang-Undang Dasar ’45,” tegasnya. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here