Syarif Hasan: Jangan Larang Mantan Napi Calon Kepala Daerah, Dia Sudah Dihukum

Syarif Hasan, Anggota F-Demokrat MPR RI.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bermaksud membuat aturan yang melarang mantan narapidana koruptor tidak boleh maju sebagai calon kepala daerah, lewat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Aturan ini kemudian menjadi kontroversi, antara yang setuju dan tidak setuju.

Terkait dengan masalah ini, Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan menyatakan, napi koruptor sudah menjalani hukuman. Artinya, yang bersangkutan telah menebus kesalahan yang sudah pernah dilakukan.

“Menurut Undang-Undang (UU) yang berlaku memperbolehkan setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Mantan koruptor pun dengan demikian punya hak untuk dipilih dan memilih,” katanya.

Karena itu, untuk memutuskan persoalan mantan napi koruptor ini, Syarief Hasan menyarankan harus ada pertemuan yang lebih baik antara KPU dengan Komisi II DPR. Kedua belah pihak kata dia membicarakan dan memutuskan pilihan mana yang terbaik.

“Jadi saya pikir, harus ada penjelasan dulu lah yang lebih komprehensif di Komisi II,” ujar Wakil Ketua F-Demokrat MPR RI itu.

Soal adanya mantan koruptor maju dan terpilih lagi sebagai kepala daerah tetapi kemudian mengulangi lagi perbuatannya, kembali Syarief Hasan menekankan bahwa faktor integritas seseorang itu yang menjadi perhatian.

“Supaya masyarakat juga akan memberikan justifikasi, bahwa faktor integritas ini harus menjadi prioritas juga di dalam memilih calon pemimpin,” imbuhnya.

Namun tambah dia, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam setiap pemilihan umum. Karena itu persoalan ini betul-betul harus didiskusikan kembali.

Waktu ditanya apakah Partai Demokrat mendukung mantan napi korupsi tidak boleh maju sebagai maju calon kepala daerah, Syarief Hasan menyatakan, masih akan melihat perkembangan. Terlebih karena MK dan MA sudah membatalkan larangan mantan napi koruptor maju sebagai calon kepala daerah.

“Ya kita lihat saja perkembangannya nanti gimana. Kan harus dibicarakan lagi nanti. Tentunya Komisi II akan memanggil KPU untuk minta penjelasan lebih lanjut,” kata Syarief.

“Tetapi lagi-lagi saya katakan di dalam hal memilih pejabat negara dan yang berkepentingan mengurus tentang kepentingan negara, itu kan faktor integritas juga harus menjadi perhatian,” katanya menambahkan. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here