Kasus Suap Walkot Medan, KPK Pemeriksa Politisi Golkar Sumut

Anggota DPRD Sumut, Akbar Himawan Buchori.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Akbar Himawan Buchori. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin (TDE).

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Raya, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

Dikatakan Febri, Akbar diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta, untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN).

“Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka IAN,” tambahnya lagi.

Selain Akbar penyidik juga akan memeriksa tiga saksi lainnya yakni, Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan, Syarifuddin Dongoran; serta dua pihak swasta, I Ketut Yadi dan Muhammad Khairul. Ketiganya juga akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Isa Ansyari.

Akbar Himawan Buchori telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri untuk enam bulan kedepan terhitung sejak 5 November 2019.

KPK telah menggeledah rumah Akbar Himawan yang berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 142, Medan, pada Kamis, 31 Oktober 2019 lalu. Namun, KPK tidak mengungkap apa saja yang disita ‎dalam penggeledahan tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kabag protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Dzulmi diduga menerima suap untuk menutupi ekses perjalanan dinas wali kota ke Jepang. Dalam perjalanan dinas, Dzulmi membawa serta keluarga dan beberapa kepala dinas. Dzulmi dan keluarganya memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Walikota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD. Pihak travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Dzulmi.

Dzulmi kemudian bertemu dengan Syamsul dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta.

Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan dana, termasuk diantaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang. (Isa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here