Irman Gusman Bicara Soal Perseligkuhan Hukum dan Politik

Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Irman Gusman is Back. Ya, mantan Wakil Ketua DPD RI dua periode sudah kembali. Mungkin kalimat ini tepat untuk menggambarkan betapa bersemangatnya Irman saat berbicara di atas podium silaturami dengan tokoh masyarakat Sumatera Barat, bebetapa waktu lalu.

Pengalaman Irman pasca bebas dari Lapas Suka Miskin, akibat kasus hukum yang menurutnya sebagai upaya penzoliman terhadaap dirinya itu pun diceritakannya panjang lebar kepada awak media, Kamis (14/11/2019).

Saat ini, Irman sangat menaruh harapan kepada Mahfud MD selaku Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam), mampu menyelesaikan dan membenahi penegakan hukum di negeri ini, yang terkesan masih tebang pilih.

Bahkan, Irman tak malu mencontohkan kasus yang menimpa dirinya, karena suatu peristiwa penzoliman atas nama hukum, minus nilai kebenaran dan keadilan yang dampaknya dari 17 September 2016 sampai 26 September 2019, dirinya terpaksa berada di Lembaga Pemasyakatan (Lapas) Suka Miskin.

Rangkuman dari peristiwa yang dijalani nya itu sudah tertuang secara lengkap dalam buku nya yang diberi judul “Mengibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman”. Buku ini sudah terbit dua jilid; jilid pertama diluncurkan di UNAND pada 12 Desember 2018 dan jilid kedua.

“Dari dua jilid buku ini jelas tergambar betapa menyedihkannya cara penegakan hukum di negeri kita. Dan sekarang saya berada di sini sebagai orang merdeka yang akan terus memperjuangkan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.

Menurut buku itu, penegakan hukum penuh dengan kesalahan, ketidakjujuran, tendensi negatif, dan penggiringan opini yang menyesatkan publik. Buku ini sarat dengan opini dari puluhan profesor dan doktor ahli hukum yang melakukan Eksaminasi terhadap kasus yang menjerat saya. Mereka menyimpulkan bahwa cara penanganan kasus ini tidak benar, jauh dari rasa keadilan, bahkan melanggar asas dan aturan-aturan hukum.

“Inilah sebabnya, maka akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan upaya Peninjauan Kembali yang saya ajukan. Putusan Mahkamah Agung itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri, artinya, menggugurkan seluruh tuntutan dan dakwaan jaksa KPK terhadap saya. Dalam putusan itu juga Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK saya sehingga mengeluarkan putusan akhir yang menyebabkan saya bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung pada 26 September lalu,” beber Irman.

Irman yang merupakan politisi tulen ini sudah berkiprah sejak jadi Fraksi Utusan Daerah (F-UD) MPR RI mewakili Sumatera Barat, hingga menjadi Ketua DPD RI dua periode dari 2009 sampai 2016. Namun periode kedua itu, tidak sempat dijalani sampai akhir karena kasus hukum ‘rekayasa’ yang menimpa dirinya.

Terlepas dari hal itu, lanjut Irman, penegakan hukum di negeri ini memang masih sarat dengan masalah, baik dari sisi produk hukum, SDM penegak hukum, tatacara penegakan hukum, interpretasi hukum yang banyak menyimpang dari yang seharusnya ditegakkan, dan masih banyak lagi yang lain, termasuk perseligkuhan antara hukum dan politik yang memakan banyak korban.

Ini semua merupakan tantangan kita bersama di negara demokrasi ini dimana tuntutan masyarakat akan kebenaran dan keadilan semakin tinggi sementara hasil yang di-deliver oleh penegak hukum masih jauh dari memuaskan. Ini yang perlu kita benahi agar hukum ditaati karena diterapkan secara benar dan adil, dan tidak untuk tujuan lain.

“Sekarang kita sudah memiliki Kabinet baru yang mendampingi Presiden Jokowi untuk masa bakti 2019- 2024. Menkopolhukam adalah Prof. Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi kita berharap beliau akan mengusulkan langkah-lagkah baru untuk melakukan sinkronisasi aturan, kewenangan, dan kebijakan antara MK dan MA agar tidak lagi tumpang tindih, dan agar ketidakjelasan dan tabrakan-tabrakan dalam aturan hukum bisa segera diatasi,” harapnya. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here