Jaksa Agung Tegaskan Tak Pandang Bulu Dalam Menindak

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menindak anak buahnya yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

“Saya tidak akan melindungi yang berbuat salah, siapapun yang melanggar, pasti akan saya tindak. Tentunya harus disertai laporan dan bukti-bukti yang jelas,” kata Burhanudin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda di seluruh Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Rabu (13/11/2019).

Rakornas yang dibuka Presiden Joko Widodo ini mengusung tema Sinergi Pelaksanaan 5 Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju dalam rangka menyamakan Visi Pembangunan 2020–2024.

Pada bagian lain, Jaksa Agung Burhanuddin memaparkan prioritas program kejaksaan yang dijabarkan dalam 7 poin, yakni penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih pada upaya utk menjamin suatu wilayah bebas dr korupsi.

“Dengan wujudkan reorientasi praktek penegakan hukum, ke depan penanganan suatu perkara tidak hanya mempidanakam pelaku, namun juga memberi solusi, artinya yang dulu penindakan akan bergeser pada pencegahan,” kata Burhanuddin menambahkan.

Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung itu juga menyinggung bahwa penilaian kinerja kejaksaan tidak lagi pada banyak jumlah penanganan perkara.

“Tapi menitikberatkan bagaimana daerah bebas dari korupsi, tidak ada lagi target operasi, kita buatkan peta wilayah yang bebas korupsi,” ujarnya.

Terkait program monitoring terhadap peraturan daerah yang menghambat investasi, Jaksa Agung memerintahkan agar para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) melakukan legal audit serta melakukan pemeriksaan.

“Ajukan audit Perda yang menghambat investasi, dan jangan pernah bermain di ranah itu,” kata Burhanuddin.

Program lainnya, lanjut Jaksa Agung, yakni melakukan pendataan dan pengalihan fasiltas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik Pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait.

“Dari pengalaman yang ada terhadap aset pemerintah yang banyak dikuasai oleh pihak ketiga, namun tidak tercatat dalam aset pemerintah. Jadi inilah yang harus kita tertibkan,” tegas Burhanuddin.

Selanjutnya, Burhanudin juga menyinggung tentang perlunya System Complain and Handling Management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

“Kita harus mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pelayanan yang terpadu,” katanya. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here