Menteri KKP Disarankan Jangan Pilih Team Bermasalah

Johan Rosihan, Politisi PKS.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo disarankan tidak memilih team utama di kementeriannya mulai dari eselon I dan II terjerat kasus hukum. Team utama KKP harus bersih dari kasus hukum sehingga SDM utama Kementerian adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bagus juga memiliki integritas moral baik.

Saran ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, H. Johan Rosihan dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi beritabuana.co, Selasa (12/11/2019).

Lantas Johan merujuk pada beberapa kasus yang menimpa kementerian kelautan dan perikanan dua tahun terakhir yang melibatkan dirjen dan sekjen akibat penyimpangan program strategis KKP yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sektor budidaya lepas pantai dengan metode KJA (Keramba Jaring Apung). Di mana, program ini diadopsi dari teknologi budidaya Norwegia.

Menurut politisi dari Fraksi PKS itu, target utama dari program KKP ini sangat bagus yakni meningkatkan produksi ikan kakap putih (Lates calcalifer) yang hingga saat ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

“Saya menghimbau menteri KKP tidak memilih lagi dirjen yang bermasalah, seperti yang tersangkut kasus korupsi baik saksi yang pernah diperiksa maupun yang sudah tersangka. Proyek besar di Sabang dari tahun 2017 pada lingkungan KKP banyak melibatkan pejabat tinggi di kementerian itu. Sudah saatnya pak menteri melakukan pembersihan agar tokoh utama penggerak kementerian ini diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas moral yang tinggi,” himbau Johan.

Kesmepatan itu, Johan juga meminta kepada mentri Edhi Prabowo, agar mengendorse Menteri BUMN supaya memilih komisaris dan direksi BUMN yang bersinggungan dengan KKP seperti Perindo dan Perinus agar dijabat oleh orang-orang yang bersih juga. Ini sudah sesuai dengan slogan menteri BUMN yang akan melakukan bersih-bersih di lingkungan kerjanya.

“Saya mengingatkan kepada bapak menteri KKP, 5 tahun periode menteri sebelumnya, dua kali KKP hasil pemeriksaan BPK adalah disclaimer yakni tahun 2016 dan 2017. Sudah serapan anggaran terkecil APBN di antara mitra kementerian komisi IV, tapi pengelolaannya institusinya paling buruk. Ini yang mengakibatkan tahun ini anggaran APBN kementerian mitra komisi IV, KKP paling kecil dibanding Kementan dan KLHK. Semoga dengan SDM yang baik mendampingi pak menteri, kedepannya citra KKP secara substansi akan ikut menjadi baik,” pungkasnya. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here