Kewenangan Iuran BPJS ada di Pemerintah Melalui Perpres

Wakil Ketua Komisi IX FPKS DPR RI, Anshori Siregar, Anggota Komisi IX Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dan Aktuaris dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 2014-2019, Angger P. Yuwono, dan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS), Hery Susanto menjadi narasumber pada diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Bagaimana Solusi Perpres BPJS'? di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Foto : Jimmy)

Wakil Ketua Komisi IX FPKS DPR RI, Anshori Siregar, Anggota Komisi IX Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dan Aktuaris dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 2014-2019, Angger P. Yuwono, dan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS), Hery Susanto menjadi narasumber pada diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Bagaimana Solusi Perpres BPJS’? di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Anshori Siregar mengapresiasi langkah Menkes Terawan Agus Putratnto yang kini terus berkeliling ke seluruh Indoensia untuk mencari peserta penerima BPJS yang benar-benar tidak mampu untuk tetap menggratiskan. anggota Komisi IX DPR FPAN Saleh Partaonan Daulay mengutarakan Kewenangan menaikkan iuran BPJS ada di pemerintah melalui Perpres, dan Menkeu RI Sri Mulyani sudah memastikan kenaikan itu. Sesungguhnya rencana kenaikan itu sejak 3,5 tahun lalu, tapi tak juga naik, dan baru dinaikkan saat ini hingga 100 persen, sehingga mengejutkan. (Foto : Jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here