Ini Syarat Kabareskrim Menurut Politisi PDI P

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Nama calon Kepala Badan Reserse Kriminal(Kabareskrim) Polri masih tanda tanya, karena sampai hari ini Kepala Polri Idham Aziz belum memutuskan siapa penggantinya. Namun, Anggota Komisi III DPR Muhammad Nurdin berharap Kabareskrim yang baru sebaiknya tidak terlalu lama diumumkan.

“Banyak pekerjaan rumah yang harus ditangani Kabareskrim berikutnya. Saya kira calon Kabareskrim masih berproses, tetapi diharapkan tidak terlalu lama, kalau lama ya gak benar juga,” kata Nurdin menjawab wartawan di Gedung DPR RI, Senin (11/11/2019).

Dia menyatakan, proses pengangkatan Kabareskrim ada di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri. Calon Kabareskrim digodok oleh Wanjakti sebagai forum Kapolri, Wakil Kapolri, Irwasum, Kadiv Propam dan Asisten SDM Kapolri. Mereka akan mengadakan rapat sebelum memutuskan nama Kabareskrim yang baru itu.

“Kita tunggu saja,” kata Nurdin tanpa mengomentari nama-nama perwira tinggi Polri yang sudah beredar sebagai calon Kabareskrim.

Seperti diketahui, Indonesia Police Watch (IPW) menyebut ada 4 (empat) nama calon Kabareskrim Polri pengganti Jenderal Pol Idham Azis yang sudah dilantik sebagai Kapolri. Yaitu, Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Asisten Operasi Kapolri Irjen Martuani Sormin dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrian.

Meski demikian, anggota Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Barat ini menambahkan, mungkin saja masih ada nama lain perwira tinggi Polri yang memenuhi syarat menjadi Kabareskrim.

Terkait soal syarat itu, Nurdin menyatakan ada  beberapa kriteria untuk menjadi Kabareskrim. Pertama, yang bersangkutan tahu dengan tupoksinya.

“Kemudian, Kabareskrim baru bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya disamping penegak hukum di internal Polri. Kemampuan koordinasi dibutuhkan,” katanya.

Lebih penting lagi menurut Nurdin adalah menentukan skala prioritas dalam melaksanakan tugas, misalnya menangani kasus-kasus yang tertunda dan sedang menjadi sorotan di masyarakat.

Kriteria lain adalah mampu menghadapi gangguan Kamtibmas khususnya menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ataupun menghadapi ancaman kriminalitas di dalam maupun dari luar negeri seperti kasus-kasus narkoba jaringan internasional.

“Minimal itu syarat dan kriterianya,” kata Nurdin yang pernah menjabat sebagai Kapolda Aceh dan Kapolda Sumut.

Mengenai kasus penyidik senior KPK Novel Baswedan, Nurdin mengatakan, masalah tersebut terserah Kabareskrim baru apakah itu dianggap sebagai skala prioritas karena sedang menjadi sorotan masyarakat. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here