Belajar Efisiensi dan Cara Koordinasi dari Pacul China

BERITA kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sempat ‘rame’ pekan lalu ditutup dengan masalah pacul atau cangkul. Pantes saja kalau Presiden Jokowi merasa malu setelah mengetahui Indonesia masih mengimpor banyak pacul.

Bagaimana nggak malu? Kalau ternyata dari alat perkakas pertanian sederhana ini saja, Indonesia harus mengimpor beratus ton dari China atau Tiongkok, dan sedikit dari Jepang. Beratus milyar devisa harus berpindah ke luar negeri, mengabaikan besarnya usaha pemerintah untuk stabilisasi neraca perdagangan ‘current account deficit’ (CAD) yang masih jeblok.

Menurut data BPS yang dikeluarkan Jumat (08/11/2019) lalu, jumlah impor pacul sebanyak 505,5 ton dengan nilai US$ 330,03 ribu sejak 2015 hingga September 2019. Dari total berat impor pacul yang berasal dari Jepang hanya 7 kg dengan nilai US$ 65 dan sisanya dari China.

Detailnya per tahun, pada 2015 seberat 14,2 ton dengan nilai US$ 6.589. Pada tahun 2016 totalnya 142,7 ton dengan nilai US$ 187,0 ribu. Pada tahun 2017 sebesar 2,3 ton dengan nilai US$ 794.

Sedangkan pada tahun 2018 seberat 78,1 ton dengan nilai US$ 33.889 ribu. Pada tahun 2019 tercatat dari Januari sampai September totalnya 268,2 ton dengan nilai US$ 101,6 ribu.

Jadi jika Presiden Joko Widodo marah-marah wajar. Kenapa angka impor Indonesia untuk alat perkakas sangat sederhana, yang sebenarnya bisa kita bikin sendiri, sangat besar masuk dari China ? Jadi sebenarnya ini cerita lama. Masalah bukan terletak pada rakyat Indonesia bisa bikin atau tidak. Sebab sekarang di dunia industri global, bukan lagi sekedar bisa bikin. Tetapi produk yang dibuat mampu bersaing secara ekonimis nggak? Dari pacul ada masalah efisiensi, ada keberpihakan pemerintah pada industri kecil, dan biaya logistik. Disinilah seharusnya pemerintah bisa mengurai masalah dan belajar banyak dari China.

Menurut penelusuran Cikini Studi, harga pacul buatan lokal sekitar Rp. 60,000- Rp.150,000 per-piece tanpa gagang, sedangkan harga di Tokopedia, Bukalapak dimana cangkul impor dijual berkisar mulai Rp.12,000-Rp. 28,000,-
Jadi memang jauh lebih murah.

Kalau kita uraikan penyebabnya kenapa lebih murah, sebenarnya ada beberapa faktor Bukan lagi terletak pada biaya upah buruh yang murah (karena China bukan lagi mengandalkan biaya buruh yang murah). Tetapi terletak pada, efisiensi dan koordinasi di antaranya:

1. Biaya logistik, ongkir/ ongkos kirim. Biaya logistik di China 14,8 % dari PDB mereka, sementara Indonesia 24%-25% dari PDB.

2. Subsidi. China itu melakukan beberapa subsidi terhadap Industri, seperti listrik, bahan bakar, bahan baku

3. Insentif, berbagai insentif diberikan untuk merangsang semangat kewirausahaan rakyatnya dan produksi, seperti pajak, pelatihan, dan berbagai macam.

4. Kemudahan berbisnis, rangking China 46, sementara Indonesia 73

Kemudian perhatikan Index Daya Saing Indonesia yang masih di urutan 50, sementara Tiongkok berada di rangking 28. Artinya ketika pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sama sama berbisnis pacul di Indonesia dan di China, dari segi regulasi dan ekosistem regulasi berusahanya kita masih tertinggal jauh. Di sini peran serta pemerintah dibutuhkan kehadirannya.

Sebenarnya kita bisa belajar, ‘case study’-nya dari pacul China. Misalkan di China dibangun sebuah kampung, cluster kewirausahaan Taobao yang diprakarsai dan mendapat supervisi oleh Alibaba-Jack Ma. Isinya nggak banyak. Tetapi di sini bermacam usaha UMKM, dari yang mengerjakan bermacam produksi barang, perusahaan logistik, ada yang membantu akuntansi dan system IT nya.

Sementara bandingkan di negara kita produksi dilakukan dimana-mana, dan pengiriman juga dilakukan sendiri-sendiri. Termasuk mencari bahan baku juga sendiri, sumber pembiayaan, mencari pembeli nggak ada system ataupun pembukuan. Listrik kena tarif industri, logistik diusahakan juga sendiri. Jadi jauh dari efisien. Terlebih jika rantai pasok yang panjang.

Di sini saya kita pemerintah bisa berperan khususnya Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki. Bisa nggak kita mengadopsi sebagian konsep yang ada di China untuk diterapkan di sentra industri kita yang tersebar di berbagai daerah. Semua ini untuk menyiasati in-efisiensi yang terjadi di UMKM. Selanjutnya infrastruktur yang dibangun sejalan dengan tujuan memangkas biaya logistik. Jika ini yang terjadi bagus, maka Kementerian terkait tinggal menduplikasi ke berbagai sentral industri di seluruh Indonesia. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Saya yakin Kementerian yang dikomandoi Pak Teten mestinya bisa berperan banyak di sini, mengkoordinasikan berbagai pihak terkait. Setidaknya kita bisa mengimbangi, walau mungkin kita tidak bisa bersaing langsung ya dengan China yang sudah berpengalaman.

Untuk diketahui bahwa China mengembangkan ini selama 40 tahun, sejak zaman Deng Xio Ping mengembangkan efisiensi tadi. Kita seharusnya bisa melakukan berbagai cara mengembangkan jiwa kewirausahaan dan efisiensi tersebut dengan koordinasi yang kuat.

Cikini Studi mencatat pernyataan Teten Masduki, bahwa “Anggaran terbesar dialokasikan untuk program peningkatan daya saing UMKM dan koperasi yang mencapai 56 persen dari seluruh total anggaran”. Semoga saja arahnya jelas dan fokus.

Selama ini di periode awal pemerintahan Pak Jokowi, dirasakan koordinasi yang sangat kurang. Karena ada 40 Kementerian/ Lembaga yang berbicara mengenai UMKM termasuk diantaranya binaan beberapa usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang punya CSR. Jadi terlalu banyak tangan yang bermain sementara koordinasi lemah. Akhirnya cuma sibuk sendiri. Jangankan produk produk UMKM tersebut bisa diekspor yang menghasilkan devisa, mengisi kebutuhan di dalam negeri sendiri saja tidak bisa bersaing.

*Teddy Mihelde Yamin*
(Pemerhati Kebijakan Publik, dari Cikini Studi alumni Nottingham University, Inggris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here