Pimpinan MPR Ajak Semua Pihak Ikut Mengkaji Sistem Pilkada

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah. (Foto: Asim)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyambut positif rencana Mendagri Tito Karnavian mau mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pandangan Tito seyogianya direspons partai politik dan DPR serta stakeholder lain untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia, sehingga pilihannya sesuai dengan cara demokrasi Pancasila sebagaimana diamanatkan pada sila ke-4, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

“Saya kira pandangan itu yang harus dikaji untuk sama-sama mencari solusi terbaik, agar prinsip negara demokrasi tetap berjalan, tetapi demokrasi itu bukan cuma sekedar proses tapi juga output,” kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Karena itu lanjut Basarah, baik proses maupun output kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat, dapat diberikan tempat yang terbaik. Tapi kata dia lagi, hasil pilihan demokrasi itu menghasilkan pemimpin dan pemimpin yang betul-betul dapat menjalankan amanat rakyat dan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menyatakan, evaluasi sistem pilkada secara langsung perlu respon dan tanggapan serta diskursus oleh seluruh pihak, bukan hanya dari Kemendagri maupun DPR, tapi juga seluruh masyarakat luas, perguruan tinggi dan dunia pers memberikan tanggapan, dan masukan untuk sampai pada kesimpulan mana cara memilih pemimpin daerah yang terbaik, apakah melalui sistem perwakilan di DPRD atau secara langsung seperti ini atau bersifat selektif.

“Mana daerah-daerah yang memang sudah layak dari segi struktur sosial, pendidikan, yang sudah dianggap layak maka dapat dilakukan secara langsung. Tapi daerah-daerah yang masih tingkat kemiskinannya tinggi, masyarakat belum berproses secara demokrasi dengan baik itu dilakukan dengan cara perwakilan. Itu bisa saja dilakukan tidak seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan provinsi dipilih secara langsung,” kata Basara.

Karena itu, evaluasi sistem pilkada yang direncanakan Mendagri Tito Karnavian kata Basarah, membutuhkan kajian yang mendalam. Tetapi apapun lontaran pandangan Mendagri adahah satu refleksi, baik dalam perjalanan Tito sebagi mantan Kapolri yang mengalami berbagai macam dinamika akibat dari pelaksanaan pilkada langsung serentak itu, ataupun dalam kapasitas Tito sebagai Mendagri yang memang bertanggung jawab langsung kepada sistem pemerintah dan politik Indonesia sendiri.

Disebutkan, secara teoritis aturan mengenai pilkada langsung itu cuma diatur dalam UU Pemilu , dimana UU ini adalah satu produk hukum yang memang bisa diubah oleh DPR dan pemerintah yang tidak memerlukan satu proses yang panjang seperti merubah konstitusi atau amandemen UUD .

“Namun demikian pandangan pak Tito ini perlu mendapatkan tanggapan dan respon lebih dalam lagi untuk dikaji, sejauh mana pandangan beliau itu sesuai dengan demokrasi yang tengah kita bangun sekarang ini,” kata Basarah.

Pada prinsipnya pimpinan MPR RI menurut Basarah, mengharapkan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa Indonesia yang di gariskan oleh bangsa kita, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan.

“Jjladi mana demokrasi yang sesuai dengan sila 4 Pancasila itulah perlu dikaji, oleh seluruh stakeholder bangsa ini untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulam bersama sebelum mengambil langkah yuridis formal merubah sistem pemilu dari pemilu langsung jadi pemilu sistem perwakilan DPRD,” pungkasnya. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here