Ancaman Resesi Ekonomi: Jangan Berharap Hasil Berbeda dari Koki dan Resep yang Sama

BAYANG-BAYANG resesi global kian di pelupuk mata. Turki bahkan telah dinyatakan sah mengalami resesi sejak awal September silam. Selain berasal dari dinamika ekonomi politik global, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina, British Exit (Brexit), resesi global juga dipengaruhi oleh gejolak di sejumlah negara yang terkena krisis utang sejak 2013 silam.

Tak heran, berbagai lembaga internasional, mulai dari IMF, Bank Dunia, Credit Suisse, JP Morgan, hingga National Association for Business Economics telah memberikan sinyal mengenai gejala resesi ekonomi ini. IMF tahun ini bahkan sudah empat kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada April lalu IMF masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 3,2 persen, terakhir mereka telah menurunkannya menjadi 3 persen saja. Artinya, ekonomi dunia saat ini hanya tinggal menunggu waktu resesi.

Terkait perekonomian Indonesia, Bank Dunia memproyeksikan di tengah perlambatan ekonomi global maka pertumbuhan ekonomi kita juga akan terus melemah. Dalam risetnya, “Global Economic Risks and Implications for Indonesia”, Bank Dunia menggambarkan setiap 1 poin persentase (percentage point) penurunan ekonomi Cina, akan berdampak pada penurunan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 poin persentase.

Di sisi lain, akibat perang dagang AS dan Cina yang akan terus berlanjut, potensi resesi ekonomi AS, serta pelemahan ekonomi Eropa dan Cina, Bank Dunia memperkirakan bakal memicu terjadinya ‘capital outflow’, alias arus modal keluar yang lebih besar. Akibatnya, Bank Dunia memperkirakan suku bunga acuan Indonesia akan kembali meningkat dan rupiah menjadi terdepresiasi kian dalam.

Saat negara-negara lain bersiap serius menghadapi ancaman resesi, saya melihat Pemerintah kita justru terjebak pada sebentuk “utopia”: kita mengharapkan hasil yang berbeda dari tim ekonomi yang sama.

Ya, harapan itu menurut saya sama dengan utopia, mimpi di siang bolong.

Lihat saja bagaimana pekan lalu Pemerintah dengan entengnya menaikkan iuran BPJS hingga lebih dari 100 persen. Selain iuran BPJS, Pemerintah juga sedang menyiapkan kenaikan cukai rokok 23 persen, menaikkan tarif tol, serta memangkas subsidi listrik dan LPG 3 kilogram. Kebijakan-kebijakan itu jelas akan memukul daya beli masyarakat.

Pemerintah sepertinya mengabaikan fakta bahwa pengurangan subsidi bukan hanya akan memberatkan rakyat, tapi juga memberatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab, sekitar 56 hingga 60 persen PDB kita disumbang oleh konsumsi masyarakat. Kalau daya beli masyarakat kian tertekan, sementara di sisi lain sumber penghasilan berkurang—akibat perlambatan ekonomi dan juga PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)—bagaimana kita akan mendongkrak perekonomian?

Inilah contoh utopisnya pemikiran tim ekonomi Pemerintah.

Presiden Joko Widodo seharusnya menyadari bahwa tidak akan mendapatkan hidangan yang berbeda dari koki yang sama. Apalagi, jika resepnya juga selalu sama. Antara tujuan dengan apa yang kemudian dihasilkan akhirnya jadi tak nyambung.

Kita lihat, misalnya, soal pembangunan infrastruktur. Presiden mengatakan orientasi pembangunan kita sekarang adalah “Indonesia Sentris”, bukan lagi “Jawa Sentris”. Sesudah lima tahun, kita sama-sama bisa melihat jika dominasi ekonomi Jawa justru kian membesar. Saat ini Pulau Jawa menyumbang PDB 59 persen. Angka ini lebih besar daripada masa Presiden SBY, yang “hanya” 57 persen. Artinya, meski Presiden mengatakan kita sekarang orientasinya “Indonesia Sentris”, namun pada kenyataannya kontribusi ekonomi luar Jawa justru malah menurun.

Membesarnya kontribusi ekonomi Jawa sekaligus juga mengkonfirmasi meningkatnya kesenjangan ekonomi di era Joko Widodo. Sebagai perbandingan, pada masa SBY gini ratio kita berkisar antara 0,35 hingga 0,37. Sedangkan pada masa Jokowi, gini ratio kita berkisar antara 0,39 hingga 0,42, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Di periode kedua, dengan bekal pengalamannya di periode lalu, Presiden seharusnya bisa memilih orang-orang baru yang lebih mumpuni dan bisa memecah kebekuan ekonomi sebagai tim ekonomi. Sayangnya, hal itu tak terjadi. Tim ekonomi Pemerintah relatif tidak berubah. Orangnya masih itu-itu saja, dan kebijakan mereka juga tetap itu-itu saja.

Tak heran, kita misalnya tidak melihat adanya terobosan Pemerintah dalam menghadang laju deindustrialisasi. Padahal, ini adalah sektor yang bisa menyerap banyak angkatan kerja.

Deindustrialisasi adalah kondisi di mana kontribusi industri manufaktur mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Jika negara mengalami deindustrialisasi, itu artinya situasi buruk bagi pemerintah. Sebab, biasanya deindustrialisasi diikuti dengan melonjaknya pengangguran yang dipicu oleh adanya PHK.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), pada 2014 kontribusi sektor manufaktur masih 21,07 persen. Tahun 2015, angkanya turun menjadi 20,99 persen. Pada 2016 dan 2017 angkanya masing-masing turun menjadi 20,51 persen dan 20,16 persen. Dan puncaknya adalah pada 2018 lalu, di mana kontribusi sektor manufaktur hanya 19,86 persen. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB juga terus turun, yaitu dari 21,07 persen pada 2014, berturut-turut menjadi 20,99 persen (2015), 20,51 persen (2016), 20,16 persen (2017) dan 19,86 persen (2018).

Gejala deindustrialisasi bukan hanya bisa kita lihat dari angka-angka makro, tapi juga dari perkembangan sehari-hari. Akhir Agustus lalu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat melaporkan per Juli 2019, jumlah karyawan pabrik tekstil yang dirumahkan mencapai 36 ribu pekerja. Angka ini merupakan kumulasi dari 2017 hingga 2019. Jumlah itupun baru berasal dari angka sampling beberapa perusahaan. Artinya, jumlah sebenarnya di lapangan pasti lebih besar dari itu.

Kolapsnya industri tekstil di tanah air salah satunya disebabkan efek Perang Dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Pasalnya, sesudah Amerika mempersulit impor tekstil asal Cina, negeri Tirai Bambu tersebut kemudian mencari pasar ke kawasan lain. Indonesia, yang berpenduduk 260 juta jiwa, jelas adalah target empuk.

Gejala deindustrialisasi ini sangat ironis, mengingat Indonesia sebenarnya belum pernah mencapai puncak industrialisasi. Itu sebabnya, gejala deindustrialisasi yang kita alami saat ini disebut sebagai deindustrialisasi dini, atau deindustrialisasi prematur. Artinya, belum lagi menjadi negara industri, namun industri manufaktor kita kini justru gulung tikar satu per satu. Sebagai catatan, sebelum krisis 1998, kontribusi industri manufaktur kita pernah mencapai 30 persen terhadap PDB. Pada masa SBY, kontribusi sektor manunfaktur juga masih berada di kisaran 28 persen PDB.

Celakanya, ketimbang mencegah laju deindustrialisasi, Pemerintah kini malah bermimpi dengan wacana Revolusi Industri 4.0. Ini, sekali lagi, adalah akibat Presiden gagal memilih tim ekonomi terbaik.

Bagaimana kita mau menghadapi resesi, jika tim ekonominya gagal memahami persoalan ekonomi riil? Jangan lupa, sebelum krisis 1998 meletus, Menteri Keuangan ketika itu juga pernah dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik.

*Dr. Fadli Zon, M.Sc*

(Anggota DPR RI, Alumnus London School of Economics (LSE) Inggris, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here