Dihadapan Komisi I DPR, Menkominfo Sebut Melanjutkan Program Kabinet Indonesia Kerja

Menkominfo RI, Johnny G Plate.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jhonny G Plate menyatakan program kerja yang dijalankan adalah kelanjutan atau meneruskan program kerja kabinet sebelumnya. Memang ada beberapa terkait penekanan baru terkait visi dan misi pada program kerja Kabinet Indonesia Maju.

“Tetapi secara khusus sesuai arahan Presiden Jokowi kepada saya, adalah untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh dibidang informatika terkait dengan cyber security dan cyber crime. Di lingkungan masyarakat demokratis seperti Indonesia hal ini tentu kita harus memastikan negara itu hadir untuk menjaga civil rights,” kata Jhonny dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2019).

Sementara disisi lain lanjut dia, peranan civil obligation ikut serta, atau tanggung jawab masyarakat itu dilaksanakan dengan baik. Karena itu pemerintah, akan terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk melengkapi dan keterhubungan infrastruktur digital kita. Sehingga dengan demikian, arus informasi melalui infrastruktur digital itu akan semakin lebih cepat. Disitulah kata Jhonny dibutuhkan bahwa civil rights dan civil obligation itu berjalan secara seimbang.

“Dengan demikian, sebagai bangsa kita bisa menggunakan sarana ini, infrastruktur digital ini dengan tepat, dengan cerdas untuk manfaat kita bersama, termasuk di dalamnya cyber crime, pengendalian terhadap criminal-criminal cyber,” jelasnya.

Dia menyatakan, Kemkominfo mempunyai unit yang melakukan cyber patrol. Dilakukan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena itu di harapkan, bahwa dengan adanya cyber patrol ini pemerintah memastikan civil rights itu terlindungi.

“Bapak presiden juga mengingatkan terkait dengan kedaulatan data. Saat ini data-data termasuk data pribadi warga negara tersebar begitu banyak dalam aturan dan undang-undang. Sangat sektoral, dan parsial,” kata Jhonny.

Pemerintah kata dia menginginkan untuk melakukan kompilasi di dalam satu UU yang disebut dengan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Untuk itu diharapkan, rancangan undang-undang nantinya bisa masuk di dalam Prolegnas prioritas DPR RI , dan Prolegnas prioritas 2020 dan Prolegnas 2020-2024.

Menurut Jhonny, beberapa negara Uni Eropa sudah mempunyai UU tentang PDP, Indonesia pun dituntut untuk bisa menghasilkan UU PDP.

Menteri dari Partai Nasdem ini juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi, agar industri teknologi informasi kita perlu berkembang dengan baik. Kemkominfo kata Jhonny akan membuka ruang agar industri itu berkembang baik di Indonesia dengan menghasilkan gerakan 1.000 startup, karena pemerintah berkeinginan mempunyai unicorn-unicorn baru, hingga meningkatkan status unicorn menjadi decacorn.

“Yang intinya mendekatkan jarak antara masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat di sektor pertanian, peternakan, nelayan di daerah terluar, tertinggal, termiskin, dengan market place. Tentu kita inginkan semua platform dan aplikasi-aplikasi yang ada ini digunakan dengan baik untuk kepentingan memfasilitasi masyarakat secara keseluruhan, di bidang informatika,” beber Jhonny. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here