Kejagung Pastikan PK Bebasnya Tujuh Terdakwa Pembobol Bank Mandiri Rp1,8 Triliun

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Terkait putusan bebas tujuh terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri sebesar Rp1,8 triliun, Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bakal mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Demikian ditegaskan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman saat menanggapi hasil vonis kasus tersebut, akhir pekan ini.

“Kami akan melakukan terobosan hukum meski ada putusan MK bahwa jaksa tidak dibolehkan mengajukan PK. Sebab upaya hukum luar biasa ini sangat penting untuk menyelamatkan uang negara,” kata Adi kepada wartawan, di Gedung Bundar Kejagung.

Menurutnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah bekerja secara maksimal dalam membuktikan perbuatan ke-tujuh terdakwa atas pembobolan Bank Mandiri melalui PT Tirta Amarta Bottling (TAB) tersebut.

“Kami harus bisa menyelematkan uang negara, jika didiamkan siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya uang negara Rp 1,8 triliun, siapa yang ganti,” kata Adi menandaskan.

Adapun ketujuh terdakwa yang divonis bebas adalah, Direktur PT TABC Rony Tedy, Direktur Head Officer Juventius. Sementara lima orang lain berasal dari Mandiri Commercial Banking Center Bandung I yakni Commercial Banking Manager Surya Baruna Semengguk, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Relationship Manager Frans Edward Zandstra, Commercial Bankig Head Totok Sugiharto dan Wholesale Credit Head Poerwitono Poedji Wahjono.

Dijelaskan Adi, kasusnya berawal dari pemberian kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 200 miliar, namun dalam perjalannya kredit tersebut macet. Kemudian PT.TAB kembali mengajukan kredit tambahan sebesar Rp 500 miliar dengan jaminan sejumlah tagihan dibeberapa perusahaan atau distributor toko.

“Jadi TAB itu mengaku punya piutang dan itu yang dijadikan jaminan, sehingga bank Mandiri mengucurkan kembali dana tambahan kredit,” kata Adi mengungkapkan.
Setelah dicairkan Rp500 miliar, TAB kembali tidak melakukan pembayarannya alias macet dan tidak sesuai dengan perjanjian.

“Namun dengan pola yang sama kembali meminta tambahan kredit, dengan jaminan piutang sekitar Rp 700 miliar, yang ternyata itu juga macet, terakhir dalam status Ko5 (kolektives 5), artinya kredit itu sudah macet semuanya,” kata Adi.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik, lanjut Adi Toegarisman, ternyata piutang-piutang yang dijadikan jaminan dalam kredit tersebut adalah jaminan bohong alias fiktif.

Karena itu, pihaknya merasa yakin bahwa proses pencairan kredit itu merupakan peristiwa pidana, dan apa yang Kejaksaan lakukan tujuan utamanya bukan menghukum orang, namun berupaya untuk mengembalikan kerugian negara.

“Itulah fakta dari kasus pokoknya berarti disini ada dua belah pihak kreditur dan debitur, ini kan sama-sama kita ajukan sebagai terdakwa di persidangan argumentasi pokoknya seperti yang tadi kita ungkap diberkas perkara,” tegasnya.

Selain itu, ungkap Adi, dari tambahan penyidikan ternyata penggunaan uang kredit tidak digunakan sebagaimana dimohonkan yakni untuk pengembangan perusahaan milik TAB.

“Uangnya harus digunakan untuk memproduksi hasil pabrik minuman itu, jadi ya nggak boleh untuk beli tanah, apartemen atau bayar hutang,” katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membebaskan 7 terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp 1,8 triliun. Hal itu dilakukan seiring MA menolak kasasi jaksa atas 7 terdakwa kasus tersebut.

Persidangan di tingkat kasasi , menurunkan lima hakim agung untuk mengadili mereka. Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Andi Samsan Nganro. Sedangkan anggotanya ialah Krisna Harahap, Abdul Latief, Suhadi, LL Hutagalung, dan Krisna Harahap.

Dalam kasus korupsi penyelewengan fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Commercial Center Bandung I kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (TABC) , penyidik telah menetapkan banyak tersangka yakni Direktur PT TABC Rony Tedy, Direktur Head Officer Juventius.

Sementara lima orang lain berasal dari Mandiri Commercial Banking Center Bandung I yakni Commercial Banking Manager Surya Baruna Semengguk, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Relationship Manager Frans Eduard Zandstra, Commercial Bankig Head Totok Sugiharto dan Wholesale Credit Head Poerwitono Poedji Wahjono.
Kasus tersebut bermula ketika PT Bank Mandiri (Persero) memberikan fasilitas kredit modal kerja (KMK) pada 19 Desember 2008.

Kemudian sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, diberikan beberapa fasilitas tambahan dan mendapat perpanjangan fasilitas KMK senilai Rp 880 miliar, Letter of Credit (LC) senilai Rp 40 miliar impor dan kredit investasi (KI) senilai Rp 250 miliar pada 15 April 2015.Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here