Kemenhub Sosialisasi Pemberlakuan PM 60/2019 Kendaraan Angkutan Barang

BERITABUANA.CO, BATAM – Kemenhub telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan pada 11 September 2019. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat di Aston Batam Hotel, Kepulauan Riau, Kamis (31/10/2019).

Cucu Mulyana, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam sosialisasi ini menyatakan, pihaknya menyusun PM 60/2019 guna memutakhirkan perkembangan angkutan barang yang sudah jauh melangkah pesat. “Terakhir tentang angkutan barang kita susun peraturan yaitu di KM 69 Tahun 1993 , sekarang sudah tahun 2019 berarti kan sudah 25 tahun,” ungkapnya.

Menurutnya, penyelenggaraan angkutan barang telah mengalami banyak perubahan selama ini. Semestinya dengan aturan baru ini ketertiban, kelancaran, dan operator juga lancar dalam menjalankan bisnisnya.

Dikatakan Cucu, PM 60/2019 ini menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

Latar belakang disusunnya PM 60/2019, jelasnya, selain belum tersedianya database perizinan angkutan barang, disebabkan karena terjadinya pertumbuhan kawasan industri serta produksi yang berkembang, maupun peningkatan jumlah kebutuhan barang sebagai dampak pertumbuhan penduduk.

“Saya yakin tentu banyak ide dan gagasan yang belum terakomodir dalam PM 60/2019 ini. Namun kalau memang selama diimplementasikan masih ada yang mau dikoreksi, tidak masalah, nanti dapat kita sesuaikan. Kami juga terbuka untuk masukan dari berbagai pihak atas PM 60/2019,” kata Cucu.

“Tarif angkutan barang memuat harga pemakaian jasa angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum. Tarif angkutan barang ditentukan oleh faktor berat/volume muatan yang diangkut, jenis muatan yang diangkut, serta waktu dan/atau jarak pengiriman muatan yang diangkut,” tutur Saiful Bahri, selaku Kepala Subdirektorat Angkutan Barang Direktorat Angkutan Jalan dalam kesempatan itu.

Selain itu, lanjutnya, tentang awak kendaraan dijelaskan yaitu baik pengemudi utama dan cadangan mobil barang yang membawa muatan khusus diharuskan memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut sesuai uji Kompetensi Standar Internasional.

Mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Barang, ucap Syaiful, yakni persyaratan penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh. “Adapun SPM angkutan barang diantaranya yaitu kondisi dan kompetensi pengemudi, sistem pemosisi global/ GPS, umur kendaraan, E-logbook, surat muatan, alat pemadam api ringan (APAR), dan ketentuan lainnya,” ujarnya.

Dalam acara sosislisasi ini, hadir pula perwakilan dari asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Organisasi Angkutan Darat (Organda), Asosiasi Semen Indonesia, dan Asosiasi Logistik Indonesia. (Yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here