Sekjen: FKMTI Bukanlah Mediator Tapi Mendampingi Masalah Pertanahan

BERITABUANA.CO, JAKARTA – FKMTI sejatinya bukanlah mediator atau lembaga advokasi dalam penyelesaian masalah tanah. Karena, yang menjadi anggota selain relawan yang terpanggil untuk ikut mengurai permasalahan disana juga bergabung para korban mafia tanah.

“Sering orang beranggapan FKMTI tak ubahnya mediator bagi korban mafia tanah dalam menemukan solusi permasalahannya. Di sini bergabung relawan dan juga para korban. Semua saling bekerja sama dan membiayai sendiri proses dan tahapan dalam upaya mencari keadilan”, ujar Agus Muldya Natakusuma- Sekjen FKMTI pada Rabu (23/10) di Residence 6 yang jadi markas tak resmi FKMTI, saat rapat kordinasi dalam upaya mendampingi Rusli Wahyudi dalam penyelesaian kasusnya.

Meski belum terlalu banyak yang mengadukan permasalahannya pada FKMTI namun tercatat beberapa permasalahan yang jadi concern FKMTI untuk ikut menguraikan permasalahan mereka.

1. Kasus SHM milik Ani Sri Cahyani di Bintaro Jaya dimana di atas tanah miliknya terbit juga SHGB a/n PT. Jaya Real Property.

2. Kasus Girik milik Alin bin Embing di wilayah Bintaro Jaya yang juga melibatkan PT. Jaya Real Property. Dimana lokasi tanah Bintaro Jaya Xchange Mall tercatat girik milik Alin bin Embing seluas 11.320 m2.

Kejadian yang dialami Alin bin Embing hampir sama dengan Rusli Wahyudi, hanya bedanya Rusli tidak menguasai fisik Girik C 913 karena dinyatakan hilang saat dititipkan di Kelurahan Lengkong Gudang sedangkan Alin bin Embing, giriknya dikuasai. Namun saat diadakan penelusuran lewat warkahnya alasan pun sama: Warkah hilang, belum ditemukan.

3. Kasus tanah milik ahli waris Alm John Pisanis yang berada di Jl. MT Haryono. Alm John Pisanis adalah penduduk kawasan Senayan yang direlokasi ke wilayah Tebet karena pembangunan venues Asian Games 1962 (Komplek Stadion GBK) dan mendapat hak penempatan No 40/Kut/S62/Kprs dan diperkuat oleh Setneg/PPKGBK lewat surat No.B79/PPKGBK/Dirut/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 di daerah MT Haryono seluas 2.956 m2. Terjadi tumpang tindih dengan HGB 1666 a/n PT.Mustika Chandraguna (Sinar Mas Grup) seluas 7.955 m2. Setelah diadakan pengukuran ulang pada 9 Juli 2015, jumlah tanah yang dipagar dan diakui sebagai milik PT. Mustika Chandraguna (Sinar Mas Grup) seluas 10.699 m2, ada kelebihan tanah seluas 2.744 m2 mendekati luas tanah yang diakui milik ahli waris Alm John Pisanis.

4. Kasus tumpang tindih tanah warga setempat dan warga transmigrasi di wilayah Lahat Sumatera Selatan sebesar 4200 hektar. Dimana warga transmigran mendapatkan kepastian haknya dengan dasar Kepres, Keputusan bersama 2 Menteri serta SK Gubernur, tumpang tindih dengan SHGU atas nama (Sinar Mas Sejahtera-grup Sinar Mas) yang diperkirakan merugikan kepentingan para warga transmigran dan warga setempat sebesar 3 trilyun berdasarkan konversi penghasilan yang didapat jika ditanam Kelapa Sawit yang tiap bulannya menghasilkan 2 ton dan selama 16 tahun dikuasai.

Saat memaparkan contoh-contoh kasus perampasan mafia tanah Agus Muldya pun semakin bersemangat, “Contoh kasus lain adalah yang dialami oleh Drg Robert Sudjasmin dkk. Th. 1990 menang lelang negara atas tanah SHM no.139 Kelurahan Pegangsaan, ini melekat pada Risalah No 338 pada tahun 1990. Satu tahun kemudian digugat oleh pihak Sumarecon pakai Risalah No. 388 (Bukan no. Robert) dan pakai girik di Kelurahan Petukangan (bukan-Pegangsaan)
Seiring perjalanan perkara di pengadilan, Putusan MA-RI No. 538 K/Pdt/1994 Menyatakan “Risalah Lelang No.388 Tidak Sah” sedangkan Aslinya yg dipegang Robert No.338. Selanjutnya BPN memutuskan bahwa SHM milik Robert batal lelang negara yang awal dibeli oleh Robert dan SHM tersebut dijadikan Tanah Negara dan Tanah Negara ini jadi milik PT. Sumarecon. Padahal sebelumnya putusan kasasi MA-RI terbit tahun 1997, pada tahun 1996 SHM sudah dibaliknama a/n. Robert malah BPN mematikan SHM dimaksud dan BPN memecah jadi 3 SHM-SHM karena sebagian lokasi tanah sudah dibuat saluran air & jalan oleh Sumarecon. Perjuangan Robert Sudjasmin dalam mempertahankan haknya mengakibatkan ekonominya anjlok dan ditambah istrinya pun meninggal. Bahkan dia sempat dijadikan tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik namun sudah di SP-3 tahun lalu.

Mimpi Robert Sudjasmin untuk mendirikan rumah sakit bersama kawan-kawannya termasuk alm Dr. Sarengat pun pupus, dan uang untuk membeli tanah 1 Ha merupakan hasil patungan para dokter koleganya. Satu yang membuat Robert tak habis pikir, 23 tahun kemudian pada Sumarecon lewat PT. Sumarecon Agung mengajukan gugatan perbaikan atas putusan MA-RI/1997 bahwa Risalah Lelang Negara No.388 itu salah ketik, dan seharusnya No.338 Bagaimana institusi sekelas BPN-RI bisa tidak teliti membatalkan SHM pakai nomor 388. Fiktif sesuai kata-kata Sumarecon sendiri. Atas upaya itu, Badan Lelang Negara cq Kementrian Keuangan sedang melakukan upaka PK ke MA dan sampai hari ini masih berproses.

Tapi, Agus tetap memelihara harapan besar atas penyelesaian kasus perampasan tanah ini. Dengan adanya Komisi Informasi Publik (KIP), Ombusman, Komnas Ham dan Tim Saber Pungli langkah mereka memperjuangkan keadilan bagi korban perampasan tanah.

Seperti kasus Rusli Wahyudi dengan objek Girik C 913 Kel Lengkong Gudang Timur. Tanah yang dibeli secara mencicil kepada The Kim Tin pemilik tanah girik C 913 dengan luas 2,5 ha pada tahun 1993 itu ternyata di kemudian hari dikuasai sebuah pengembang besar di kawasan BSD yang kini menjadi sebuah Kawasan Cluster Perumahan Mewah. Pihak pengembang menguasai tanah tersebut lewat proses pengalihtangankan secara melawan hak oleh keturunan The Kim Tin dengan berbekal Surat Pelepasan Hak yang dibuatnya pada tanggal 10 & 15 Februari 1993. Padahal The Kim Tin, orang tua mereka sudah menjual tanah tersebut kepada Rusli Wahyudi dan Rusli pun menguasai fisik Girik C 913 dan baru pada 16 Februari 1993 Girik C 913 tersebut dititipkan ke pihak Kelurahan Lengkong Gudang dengan maksud akan dibuatkan AJB sambil menunggu proses pengadilan antara pihak Rusli Wahyudi dengan pihak ahli waris yang ternyata Putusan pengadilan baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menguatkan proses jual beli antara alm The Kim tin dan Rusly Wahyudi adalah sah. Serta memerintahkan agar para ahli waris menerima sisa pembayaran atas tanah tersebut sebesar Rp. 5.220.000 dari total transaksi pembelian tanah girik tersebut sebesar Rp 33.000.00. Sedangkan nilai yang ditransaksikan oleh ahli waris The Kim Tin hanya sebesar Rp 23.393.000. Dimana girik C 913 persil 36/S seluas 5.749 m2 dilepas kepada PT Supra Veritas dan menerima ganti rugi (pembayaran) sebesar Rp. 5.749.000, sedangkan girik C 913 persil 41/D seluas 17.644m2 sebesar Rp. 17.644.000 dilepas kepada PT Simas Tunggal Centre. Kedua SPPH (Keterangan Pelepasan Hak) disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa M.Arsadi pada 10 & 15 Februari 1993. Sebuah kejanggalan, M Arsadi yang ikut menandatangani SPPH (surat pelepasan hak) baru diangkat menjadi Kepala Desa Lengkong Gudang Timur pada 10 April 1993 pada saat menandatangani masih berstatus PLH. Kejanggalan lainnya, surat girik asli C 913 berada ditangan Rusli Wahyudi dan baru diserahkan untuk dititipkan di Kelurahan pada 16 Februari 1993 yang dikemudian hari pada 18 Juni 1993 PN Tangerang menetapkan Sita Jaminan atas Girik C 913 itu. Sebagai penguat bagi Rusli Wahyudi pada 13 Agustus 1993, Kepala Desa Lengkong Gudang M. Adi membuat Surat Keterangan bahwa The Kim Tin semasa hidupnya telah menjual tanahnya kepada Rusli Wahyudi dikuatkan dengan Surat keterangan Kepala Desa berikutnya M.Arsadi tanggal 17 Nopember 1993 bahwa girik C 913 belum pernah dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) dan belum pernah dijual kepada pihak BSD. Jadi catatan C Desa Lengkong Gudang saat itu menyatakan bahwa Girik C 913 masih a/n The Kim Tin dan belum ada transaksi jual belinya. Karena kisruhnya permasalahan ini, Rusli Wahyudi seakan menemukan jalan buntu selama lebih dari 20 tahun baru di dua tahun terakhir ada titik terang, terutama setelah FKMTI terlibat mendampingi proses penelusurannya.

Dengan membawa persoalan pada Tim Saber Pungli, Ombusman, KIP hingga ke Komnas Ham, secercah harapan pun muncul. Pada Agustus 2018 akhirnya terbit sebuah Surat Keterangan dari Kelurahan Lengkong Gudang Timur yang menyatakan Girik C 913 hilang di Kelurahan Lengkong Gudang Timur dengan alasan hilang ketika terjadi pemekaran Kelurahan Lengkong Gudang menjadi Kel Lengkong Gudang Timur dan Kel Lengkong Gudang Barat.

Akhirnya, Hakim Komisi Informasi Publik Banten pada sidang setempat pada April 2019 menemukan tidak ada transaksi Jual Beli dan Surat Pelepasan Hak Girik C 913 di Kecamatan Serpong dan Kelurahan Lengkong Gudang hal ini juga diperkuat oleh putusan PTUN Banten sehingga keluar keputusan untuk menerbitkan Surat Keterangan bahwa Girik C 913 tidak pernah diperjualbelikan oleh The Kim Tin.

Namun legal standing ini tidak lantas membuat pihak Pemerintahan Kota Tangsel cq Kecamatan Serpong menyerah. Mereka melakukan kasasi hingga ke Mahkamah Agung. Berbekal hasil putusan PTUN Banten yang memperkuat putusan Hakim KIP Banten, pihak Kecamatan Serpong pun mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Meski belum menerima salinan hasil putusannya secara resmi, pihak Rusli Wahyudi telah mengakses informasi dari Web MA bahwa MA kembali mementahkan perlawanan dari pihak Kecamatan Serpong lewat Keputusan MA per tanggal 15 Oktober 2019 dan memperkuat Hasil Putusan PTUN Banten dan Hasil Putusan KIP Banten.

Lebih lanjut Agus menambahkan saat mendatangi Kantor Ombusman Provinsi Banten pada Selasa (22/10),”Pemilihan menteri baru harusnya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik lahan di periode keduanya”.

Perintah Presiden yang sangat jelas di rapat terbatas pada (30/5): Selesaikan segera konflik tanah antara warga dengan pemerintah dan warga dengan pengusaha.

Apa yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel sangat jelas sebuah insubordinasi, “Perintah Presiden seakan hanya jadi wacana dan dianggap janji surga bagi rakyat yang dirampas hak atas tanahnya. Karena terkesan memperlambat proses penyelesaian konflik lahan. Lantas bagaimana bisa, Airin pun diusulkan juga jadi Menteri?” lanjut Agus.

Soenrizal, Irjen BPN dalam wawancara TV Berita Satu beberapa waktu lalu mengatakan,” Sertifikat-sertifikat yang tidak benar akan dibatalkan”.

FKMTI berharap pembatalan sertifikat-sertifikat dilakukan dan diinisiasi oleh BPN sendiri tidak lagi didorong ke pengadilan dan tidak menunggu inisiatip korban. Karena korban perampasan mafia tanah rata-rata sudah kehabisan tenaga dan dana.

Dalam bahasa sederhana seorang Johni-relawan FKMTI mengatakan,”Jangan karena kesalahan Pemerintah dalam hal ini BPN, rakyat juga dibikin susah lagi”.

Rusli Wahyudi boleh tersenyum kecil atas putusan MA tersebut, namun jalan masih panjang untuk mengembalikan haknya itu. “Saya senang mendengar kabar itu, semoga keadilan makin berpihak pada saya nantinya”. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here