Kapuspenkum Kejaksaan : Masinton Jangan Asal Njeplak Saja

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tudingan politisi PDIP, Masinton Pasaribu terhadap figur para Jaksa Agung Muda (JAM) yang dinilai sebagai ‘ayam sayur’ dalam menempati posisi calon Jaksa Agung sungguh sangat menyakitkan para pejabat Kejaksaan Agung RI.

Bahkan tudingan tersebut dinilai sangat tidak pantas, tendensius dan memiliki muatan politis yang tidak santun. Karena itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI, Dr.Mukri, SH, HM juga sangat menyesalkan sikap dan pernyataan Masinton tersebut.

“Apalagi beliau kan sudah lima tahun ini menjadi anggota Komisi III DPR RI yang juga mitra kerja Kejaksaan RI. Tentunya beliau tahu bagaimana kinerja para Jaksa Agung Muda dan berapa pencapaian Kejaksaan RI di berbagai bidang dalam menyelamatkan dan mengembalikan uang kerugian negara. Mohon jangan asal njeplak saja,” kata Mukri melalui siaran persnya, di Jakarta, Minggu (20/10/2019) malam.

Menurutnya, pihak Kejaksaan tidak pernah mempermasalahkan pihak mana pun mengkritisi kinerja Kejaksaan. Apalagi, Kejaksaan RI pun selalu berupaya melakukan perubahan internal ke arah yang lebih baik. Namun penilaian itu hendaknya disampaikan secara objektif dan santun.

“Silahkan saja untuk mengkritisi, tetapi sampaikan secara obyektif, berkualitas dan santun. Apalagi sebagai politisi, seharusnya beliau memiliki pola bicara yang lebih intelektual,” kata Mukri menambahkan.

Menurut Mukri, pernyataan Masinton yang menyebutkan bahwa ada enam Jaksa Agung Muda yang saat ini tidak layak menjadi calon Jaksa Agung sangat tidak berdasarkan data yang akurat. Faktanya, dari enam jabatan JAM, saat ini hanya ada 3 JAM yang masih aktif. Sedangkan tiga JAM lainnya sudah pensiun dan dijabat oleh pelaksana tugas.

Kapuspenkum Kejaksaan juga menegaskan, jajaran Kejaksaan tidak pernah mempermasalahkan siapapun nantinya yang akan dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi Jaksa Agung.

“Kami aparat penegak hukum profesional, yang siap bekerjasama dengan siapapun Jaksa Agung yang akan dipilih, karena itu memang hak prerogatif Presiden,” tegas mantan Wakajati DIY ini.

Meski demikian, Mukri menolak tegas anggapan dan penilaian Masinton bahwa lima tahun terakhir independensi Kejaksaan sudah berkurang, karena terafiliasi dengan salah satu parpol.

“Itu juga tudingan yang sangat tidak beralasan. Buktinya sudah ada kader salah satu parpol yang dimaksud telah kami proses secara hukum dan sudah dieksekusi ke Lapas,” ungkap Mukri. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here