Ketika keseragaman mengancam, perkuat Civil Society 

HARI  Minggu 20 Oktober 2019, dilakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo – Ma’ruf Amin di Gedung DPR/ MPR. Pelantikan berjalan lancar. Semoga saja diikuti dengan lancarnya pemerintahan untuk rakyat selama lima tahun ke depan dan Indonesia yang dinamis, tidak dalam ‘keseragaman’.

Semestinya, sudah tidak ada lagi pengkotak- kotakan. Jadi, jika ada yang mengkritisi atas kebijakan dan perilaku pejabat di Republik ini, seharusnya jangan ‘baper’, jangan ada pembelaan yang berlebihan juga dari pendukungnya. Toh, semuanya satu. Adanya kesepahaman dan komitmen pembagian kekuasaan di antara para elit. Biarkan pejabat yang bersangkutan bersama jajarannya yang merespon dengan ‘kerja’.

Sekarang giliran nitizen berbuat untuk diri sendiri. Sebagai warga negara yang memikirkan dirinya sendiri, dengan karya nyata. Waktunya Anda realistis memikirkan kebutuhan hidup Anda. Membangunkan kesadaran bersama untuk mengontrol jalannya pemerintahan ke depan dengan cara cara elegan. Karena kita tahu tujuan kita sebenarnya mau kemana, pemegang amanah kita siapa.

Pertanyaannya, mengapa kekuasaan perlu di kontrol? Karena di mana pun di dunia ini, kekuasaan cenderung absolut, cendrung korup. Berbahaya jika dibiarkan, karena biasanya akan menumbuhkan praktek kongkalikong, saling mengamankan dan jual beli kepentingan. Ini yang dimaksud menyuburkan korupsi. Karena itu diperlukan ‘cek and balances’.

Oligarki dan dinasti’

Jika mayoritas parpol sudah menjadi koalisi pemerintah, dipastikan semakin menguatkan oligarki dan dinasti politik. Selanjutnya DPR hanya akan menjadi ruang jual beli kepentingan politis saja. Tidak akan ada dinamika pengawasan kinerja kementrian dan lembaga negara yang independen. Semuanya omong kosong. Masih ingat orde baru kan?

Bagaimana jika di parlemen tidak ada oposisi? Apakah kelak akan hilang salah satu fungsi DPR, dengan melemah atau bahkan tidak adanya pengawasan yang objektif. Mengingat, kemarin saja ketika suara oposisi masih lantang, faktanya bisa bulat lahirnya revisi UU KPK yang direspon demo mahasiswa itu, apalagi nanti. Diperkirakan ke depan akan semakin banyak lahirnya UU kontroversial, yang ditentang rakyat, ditentang masyarakat sipil.

Terus, apakah Anda patah semangat dan frustasi? Jangan juga, masih ada civil society (masyarakat madani), jika civil society-nya kuat dapat menjalankan fungsi pengawasan.

Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani (civil society)? Pengertian masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis, serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Kata “madani” diadaptasi dari bahasa Arab yang memiliki arti “beradab” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan civilized. Pada dasarnya civil society memiliki makna yang sama dengan “masyarakat sipil”, yaitu masyarakat yang berada dalam suatu sistem sosial yang demokratis.

Istilah ini pertamakali dikemukakan oleh mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang subur berlandaskan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kestabilan masyarakat dengan kebebasan individu.

Selanjutnya agar lebih memahami apa arti masyarakat madani, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

Menurut Zbigniew Rau, civil society merupakan masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini.

Nurcholis Madjid berpendapat, pengertian masyarakat madani adalah merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu masyarakat dengan peradaban yang memiliki ciri; kesederajatan, keterbukaan, toleransi, musyawarah, dan menghargai prestasi.

Menurut Eisenstadt, civil society adalah suatu masyarakat baik secara individual maupun kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen.

Kalau merujuk pendapat Dawam Rahardjo, masyarakat madani adalah suatu proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama berdasarkan suatu pedoman hidup untuk menciptakan persatuan dan integrasi sosial.

Sementara Ernest Gellner, definisi civil society adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi Negara.

Cohen dan Arato, menyebutkan bahwa masyarakat sipil adalah suatu wilayah interaksi sosial di antara wilayah ekonomi, politik, dan negara, yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial yang bekerja sama membangun ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengupayakan kebaikan bersama.

Terakhir Muhammad AS Hikam, menyimpulkan masyarakat madani adalah semua wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan memiliki ciri-ciri; kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian yang tinggi di hadapan negara, serta terikat oleh norma dan nilai hukum yang diikuti semua warganya.

Dari semua pandangan yang diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, secara umum civil society dapat disimpulkan sebagai sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan negara. Yang memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat dan adanya lembaga-lembaga mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

Namun masyarakat madani tidak muncul begitu saja, terdapat berbagai unsur sosial yang menjadi syarat terwujudnya suatu tatanan civil society. Adapun unsur pembentuk masyarakat madani adalah wilayah publik yang luas, adanya demokrasi, tolerasi, pluralisme dan keadilan sosial.

Ciri-Ciri Masyarakat Madani’

Ada beberapa karakteristik dan sifat yang terdapat pada masyarakat sipil. Menurut Bahmuller (1997), adapun ciri-ciri masyarakat madani adalah sebagai berikut:

1. Adanya integrasi antara individu dengan invididu, individu dengan kelompok, di dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

2. Adanya penyebaran kekuasaan di dalam masyarakat sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi masyarakat dapat dibatasi atau dikurangi dengan adanya beberapa kekuatan alternatif.

3. Adanya keanggotaan berbagai organisasi volunter yang menyumbang berbagai masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah sehingga kepentingan individu dan Negara dapat dijembatani.

4. Adanya peningkatan dan perluasan kesetiaan, kepercayaan, sehingga setiap anggota masyarakat mengakui keterkaitannya satu sama lain dan mementingkan kepentingan umum.
Adanya kebebasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan beragam perspektif.

Sementara itu diperlukan Pilar penegak masyarakat sipil adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari kontrol sosial dalam menyampaikan aspirasi masyarakat serta memberikan kritik membangun terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Adapun beberapa pilar tersebut, di antaranya: pers, supremasi hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan partai politik.

Jadi sebaiknya, jangan skeptis, biarkan pemegang mandat bekerja. Rakyat cukup memperkuat kepekaan dan daya kritisnya dalam berbagai saluran demokrasi

Jakarta, 20 Oktober 2019

*Teddy Mihelde Yamin* ( peneliti Cikini Studi )

Referensi:
Hikam, Muhammad AS. 1999. Demokasi dan Civil Society. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
Raharjo, Dawam. 1999. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial. Jakarta: LSA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here