Gapasdap Menjerit, Minta Tarif Penyeberangan Ferry Dinaikan

BERITABUANA.CO, JAKARTA -Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) berkeluh kesah penetapan ppenyesuaian (kenaikan) tarif angkutan ferry oleh Pemerintah masih tarik ulur, disamping ada keinginan Pemerintah untuk mengurangi kuota subsidi BBM untuk angkutan penyeberangan.

“Kebutuhan transportasi penyeberangan tak ubahnya sama dengan moda transportasi lainnya, dimana tarif itu harus cukup, dan kalau tidak cukup tentu masalah keselamatan dan kenyamanan bisa terabaikan. Akibatnya, pasti transportasi itu akan berbahaya bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,’ tutur Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo kepada www.beritabuana.co dan beberapa rekan media, Jumat sore (18/10/2019) di Kemenhub.

“Kedatangan saya ke Kemenhub adalah menunggu Menhub Budi Karya Sumadi dari Istana Negara menghadiri perpisahan Menteri Kabinet Kerja dengan Presiden Jokowi, untuk meminta tanda tangan Menteri persetujuan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan,” jelas Khoiri.

Khoiri mengemukakan, tarif angkutan penyebernagan sudah tertinggal begitu lama, dan bila dibandingkan dengan negara lain deregulasinya sudah dilepas ke mekanisme pasar dengan tarif batas atas dan bawah. “Disini (Indonesia.red) dalam meenntukan tarif itu selalu dihubungkan dengan politisi, dan dipolitisasi. Kan keselamtan publik tidak boleh dipolitisasi, nyawa publik harganya tidak bisa ditawar-tawar,” tandasnya.

Betapa tidak, tambah Khoiri, saat ini perusahasn penyeberangan sudah kembang kempis, dan bahkan ada perusahaan pelayaran terlambat 3 hingga 5 bulan membayar gaji karyawannya. “Dan lebih parah lagi ada 2-3- perusahaan besar mau melego kapal-kapal ferry-nya untuk di jual kepada yang berminat membelinya” ungkapnya panjang lebar menceritakan keberadaan perusahaan penyeberangan saat ini.

Secara terpisah, Dewan Penasihat Gapasdap, Bambang Haryo, yang juga mantan anggota DPR-RI saat dihubungi menyatakan keprihatinannya ketidakberpihakan Pemerintah kepada perusahasn penyeberangan, disatu sisi ada perusahasn pelayaran yang di subsidi (PSO).

“Tarif penyeberangan itu sudah tertinggal 38% dari semestinya, mengakibatkan iklim industri ini jadi tidak kondusif dan sangat rentan terhadap keberlangsungannya. Satu-satunya adalah perbaikan iklim usaha ini dgn menaikan tarif sesuai besaran yg ada,” tandasnya.

Disatu sisi, lanjut Bambang, kenaikan tarif ini Pemeruntah ingin mencicilli 3 kali dalam 3 tahun. “Nah,  kalau Pemerintah ingin mencicil, dan melakukan penundaan besaran, kan sudah dihitung bersama antara Gapasdap dgn Pememrintah, dimana kekurangan tarif itu Pemerintah wajib keluarkan subsidi PSO. Kalau tidak berarti pemerintah yg bertanggung jawab menjadikan iklim usaha yang tidak kondusif, dan jaminan keselamatan serta jaminan kenyamanan menjadi berdampak ke masyarakat,” urainya.

Bambang memaparkan, kalau dikaitkan dengan harga beras yang diangkut kapal ferry berdampak inflasi, menurutnya hanya berdampak terhadpa perbedaan tarif lama dan baru.

“Itupun hanya Rp150.000 dari harga truk yg ada di Merak – Bakauheni,” misalnya, padahal satu truk bisa mengangkut 30 ton beras, berarti 1 kg Ro10.000 harganya Rp30 juta , dan itu menhadi Rp300 juta, dibanding dgn Rp150 ribu itu maka ketemunya 0,005%. Jadi kalau ketemunya 5/10.000 dikalikan harga beras Rp10 ribu, inflasi kenaikan tarif ferry itu hanya berdampak Rp5 dari harga beras per kg. Apalah artinya itu bila dibandingka dengan keselanatan dan kenyamanan penumpang,” tutup Bambang. (Yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here