Kemampuan Auditor Tidak Merata, Kendala Penerapan ISPS Code di Pelabuhan

BERITABUANA.CO, AUSTRALIA – Saat ini terdapat sejumlah 400 fasilititas pelabuhan di Indonesia yang menerima kunjungan kapal internasional, serta 1.572 unit kapal berbendera Indonesia yang menerapkan dan tunduk terhadap ISPS Code.

“Adapun dalam melakukan pengawasan kepatuhan mereka terhadap ISPS Code, kami memiliki sejumlah 265 orang Auditor ISPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian, kendala yang dihadapi adalah kemampuan auditor di tiap-tiap pelabuhan yang tidak merata, disebabkan oleh belum adanya standard pelatihan atau training,” ungkap Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad, menyampaikan tentang prioritas strategis terkait keamanan maritim, khususnya keamanan pelabuhan di Indonesia pada pertemuan Australia-Indonesia Transport Security Forum 2019, Jumat (18/10/2019) di Canberra, Australia.

Menurut Ahmad, tentunya akan berpengaruh pada hasil verifikasi dan tingkat kepatuhan dari kapal maupun fasilitas pelabuhan. “Pihaknya akan segera melakukan penyeragaman pelatihan atau training, yang akan diselenggarakan bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan,” tuturnya.

Ahmad mengemukakan, yang menjadi prioritas Indonesia, menurutnya, adalah penguatan regulasi terkait keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. “Untuk diketahui, pada bulan Agustus 2018 Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah bekerjasama dengan Home Affairs Australia untuk menyelenggarakan kegiatan Ports Security Deep Dive Regulatory Group Discussion di Bali dengan tujuan untuk mengkaji ulang regulasi  tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan,” ungkapnya lagi.

Ahmad menyatakan, kegiatan Workshop tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi Indonesia dalah hal perbaikan pada regulasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.

“Beberapa rekomendasi dalam laporan kegiatan tersebut sejatinya searah dengan program prioritas dan unggulan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, contohnya Information Management System (SIM KPLP) yang baru saja soft launching minggu yang lalu,” terang Ahmad.

SIM KPLP ini, lanjutnya, menyediakan sarana bagi publik untuk mengetahui informasi tentang KPLP, sekaligus memiliki fungsi sebagai database untuk program kepatuhan atau verifikasi serta data bagi auditor ISPS.

“Saat ini, kami masih dalam proses menginput data ke dalam SIM KPLP,” ujar Ahmad, seraya menyebutkan ada 6 Pelabuhan yang dijadikan Pilot Project Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, yaitu Pelabuhan Tanjung Pinang, Bau-Bau, Muara Angke, Tanjung Perak, Tulehu, dan Tarakan. Pada terminal penumpang di 6 Pelabuhan tersebut telah dilengkapi dengan peralatan berupa mesin X-Ray serta upaya-upaya penguatan pengamanan, baik secara fisik maupun prosedural.

“Untuk meningkatkan pengamanan dari sisi perairan, kami juga menambah jumlah kapal patroli. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah memiliki sejumlah 378 unit kapal patroli untuk melakukan pengamanan di sisi peraturan di wilayah kerja pelabuhan dan perairan Indonesia,” tambah Ahmad selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut. (Rls/Yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here