Dalam UU KPK Baru, Jabatan Atributif Pimpinan KPK Tetap Pengendali & Penanggung Jawab Tertinggi Sebagai Penyidik-PU

Saut Situmorang, AGus Rahardjo dan Laode Syarif saat menyatakan mundur sebagai Pmpinan KPK.
Prof. Dr. I Gde Panca Astawa

BERITABUANA.CO, JAKARTA- Pakar Hukum dan Guru Besar Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Pajajaran, Prof. Dr. Gde Panca Astawa meluruskan statement Ketua KPK tentang hilangnya kewenangan Pimpinan KPK sebagai Penyidik atau penunutut umum (PU).

” Ada perspektif keliru terhadap statement tersebut karena kewenangan dapat di counter dan direspon dari 2 (perspektif), pertama, dari perspektif HTN dan HAN ; dan kedua, dari perspektif Ilmu Perundang- undangan,” kata Prof. Panca lewat keterangannya, Jumat (18/10/2019).

Menurut Prof. Panca, HTN / HAN bicara tentang institusi negara atau Jabatan (jabatan) kenegaraan / pemerintahan, baik yang primair (primary organ) maupun pendukung (auxiliary organ).

“Jabatan (ambt) itu sendiri adalah “lingkungan pekerjaan tetap” (kring van vaste workzaamheiden), dan kepada jabatan itu dilekatkan dgn wewenang (bevoegheid) baik yang bersumber secara atributif melalui peraturan perundang-undangan maupun yang bersumber secara delegatif,” ucapnya.

Jabatan (Pimpinan) KPK sendiri adalah jabatan kenegaraan (bersifat auxialiary) ayang dibentuk dengan UU (KPK). Oleh UU KPK (termasuk revisi UU KPK) terhadap jabatan KPK itu dilekatkan secara atributif .

“Fungsi, tugas dan kewenangan KPK : Koordinasi, supervisi, pencegahan, penindakan, dan monitor(ing). Karena Jabatan KPK itu bersifat permanen, sedangkan Pimpinan (Komisioner) KPK itu adalah pejabat (ambtdrager) yang bisa berganti – ganti, maka siapapun yg terpilih menjadi Pimpinan KPK, fungsi, tugas – wewenang yang melekat pada jabatan KPK itu akan tetap ada pd Pimpinannya (Komisionernya) terlepas dari siapa yang menjadi Komisionernya, termasuk sebagai Pengendali/Penanggung Jawab Tertinggi juga sebagai Penyelidik dan Penyidik, yang secara teknis dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik KPK,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, untuk dapat memahami konstruksi pemikiran di atas (dari perspektif HTN/HAN), perlu pula pemahaman Ilmu Perundang-undangan. Artinya di dalam memahami dan mengerti suatu UU (in casu Revisi UU KPK), dalam pemahaman demikian tidak bisa dipahami (norma) pasal-pasal yang ada didalamnya secara parsial.

“Kenapa? Karena norma pasal yang ada dalam satu UU merupakan satu kesatuan yang selain menunjukkan konsistensi norma satu dengan yang lain, juga untuk dapat melahirkan kesatuan pemikiran yang sistematis, runtut, serta jelas filosofi dan logika hukumnya, sehingga akan dapat mencegah multi-interpretasi bagi terwujudnya kepastian hukum,” tuturnya.

Ia pun mengaku tidak mempersalahkan KPK sebagai kelembagaan dan memaklumi bahwa Ketua KPK Agus Raharjo bukan lah orang yang memiliki latar belakang Ilmu Hukum, sehingga tidak paham tentang makna secara substansiel relasi HTN dan HAN, apalagi Ilmu Perundang – Undangan.

“Ketidak pahamannya itu mestinya disikapi dengan bijak yakni bicara yang baik atau ‘diam’ dalam batas toleransi yang dibenarkan, dan menghindar berkomentar yang tak pada tempatnya seolah revisi UU KPK dapat melemahkan KPK, yang justru menimbulkan opini menyesatkan bagi publik. Revisi UU KPK tetap menempatkan posisi Pimpiman KPK sebagai Pengendali & Penanggung Jawab Tertinggi KPK, termasuk sebagai Penyidik/PU,” tutupnya. (Nir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here