Rakyat, Pemimpin dan Negara

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (Foto: Jimmy)

Oleh : Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019)

NEGARA, selain merupakan kesepakatan, juga adalah kecerdasan kolektif yang harus nampak pada kwalitas kolektif elite dan pemimpin. Hal itu nampak pada kemampuan “nampak mewakili” kemauan rakyat yang banyak dan beragam yang sulit diatasi sendiri kecuali oleh kapasitas kolektif itu.

Kalau elite dan pemimpin negara mulai nampak tidak cerdas secara kolektif, maka kegelisahan rakyat pun mulai nampak di banyak situasi. Ini adalah akumulasi dari perasaan tidak puas karena kapasitas negara yang tak tampak. Elite, pemimpin dan rakyat adalah satu batang tubuh.

Dengan perpektif yang sama rakyat, pemimpin dan elite bisa menjadi satu kesatuan yang harmonis. Rakyat dapat mencintai pemimpinnya bahkan rela berkorban demi pemimpinnya apabila rakyat melihat bahwa pemimpin dan elite memang nampak mewakili dalam kapasitas dan kinerja.

Dalam tradisi totaliter, hubungan antara rakyat dan pemimpin semakin tidak rasional. Dalam tradisi demokrasi hubungannya lebih rasional. Tapi, apapun hubungan itu, kehadiran pemimpin pasti nampak pada kapasitas negara hari-hari dalam memenuhi harapan hidup rakyat banyak.

Dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat ada adagium, “negara tidak saja harus hadir, tapi nampak hadir”. Selanjutnya negara tidak saja harus adil tetapi nampak adil, pemimpin tidak saja harus bersih tapi nampak bersih. Negara tidak saja harus peduli tapi nampak peduli dan seterusnya.

Negara tidak saja harus cerdas tapi juga harus nampak cerdas..negara tidak saja harus mampu tapi juga harus nampak mampu. negara tidak saja harus memberi ketenangan tapi nampak memberi ketenangan…itulah satu-satu nya cara agar negara tidak menjadi fiksi yang hanya ada dalam cerita.

Di zaman modern ini, negara adalah andalan. Kita tidak punya mekanisme untuk membangun kekuatan kolektif dalam bentuk lain. Negara adalah bentuk solidaritas yang harus kita pertahankan. Karenanya kita harus mencari akal agar negara tetap ada dan kuat serta menjadi harapan.

Sebagai rakyat kita berharap bahwa pemerintah akan tetap menjaga negara dengan prinsip demokrasi. Sebab Konstitusi kita sekarang beraliran demokrasi. Maka tidak mungkin negara memakai prinsip lain dalam menegakkan persatuan dalam negara kita. Pemaksaan akan hancurkan apa yang ada.

Pemaksaan dan perampasan kebebasan hanya boleh dilakukan dengan Undang-Undang dan keputusan pengadilan. Itulah prinsip dasar dalam demokrasi. Janganlah karena pemerintah kewalahan memahami dinamika rakyat lalu ingin merampas kebebasan secara sepihak. Itu bisa fatal. Dan itu berbahaya.

Pemerintah harus belajar dan mampu menjadi lebih cerdas untuk memahami dinamika rakyat dlm negara demokrasi yang bebas dan lebih sulit dipahami dan memerlukan kapasitas yang lebih besar. Pemerintah jangan sekali-kali memaksakan kehendak sebab itu dapat melahirkan perlawanan.

Gunakanlah akal dan pikiran sebab demokrasi adalah dialog. konflik dalam demokrasi diselesaikan dengan mulut. Maka dalam demokrasi senjata utama pemerintahan adalah akal dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Pemaksaan diputuskan oleh Undang-Undang dan hakim bukan oleh perasaan pejabat.

Demikianlah seharusnya..
Semoga para pejabat memahami…
Tidak sulit kalau kita mau belajar…tidak berat kalau kita rendah hati. Kita semua ingin negara kita terus ada dan jaya. Jagalah Indonesiaku. Jayalah negeriku. Tks. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here